Ketua Forum Lintas Suku OAP Papua Barat Daya meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengintervensi Provinsi Maluku Utara, agar mau mengembalikan 3 pulau yang telah mereka caplok.
“Tiga pulau yang ada di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang telah dicaplok Provinsi Maluku Utara yaitu Pulau Sain, Piyai dan Pulau Kiyas. Pemerintah pusat harus segera kembalikan tiga pulau yang kini diklaim oleh Provinsi Maluku Utara masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah,” ujar Ketua Forum Lintas Suku OAP Papua Barat Daya Buce Ijie dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat Forum Lintas Suku OAP Papua Barat Daya, Rabu (17/9/2025).
Menurut Buce, jika ketiga pulau tersebut tidak segera dikembalikan ke Provinsi Papua Barat Daya, maka dirinya mengancam akan melakukan aksi dengan mengibarkan bendera bintang kejora.
“Kami forum lintas suku orang asli papua merasa dilecehkan oleh oknum-oknum dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Raja Ampat, Maluku utara dan termasuk juga Menteri Dalam Negeri karena diam-diam melakukan proses itu tanpa kehadiran kami suku asli papua, khususnya masyarakat adat di Raja Ampat. Ini melecehkan dan melukai harga diri orang asli papua,” tegasnya.
Terkait hal itu, Forum Lintas Suku Orang Asli Papua meminta kepada Presiden Rl Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
“Tidak ada kompromi dan tidak ada tawar menawar, segera kembalikan tiga pulau itu. Jangan otak atik papua, ini harga diri orang papua dan hak ulayat masyarakat adat,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Forum Lintas Suku Orang Asli Papua juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera dicopot dari jabatannya.
“Mendagri Tito Karnavian harus segera dicopot dari jabatannya. Karena dia yang menjadi aktor kunci dalam pemindahan wilayah tersebut demi kepentingan jabatan dan politik,” imbuhnya.
Buce menambahkan, Forum Lintas Suku OAP dan Dewan Adat siap menempuh jalur hukum dan politik untuk memperjuangkan pengembalian tiga pulau dimiliki Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat, untuk ketemu langsung dengan Presiden dan Mendagri. Kami tidak main-main, jika perlu kami akan bawa masalah ini ke Komnas HAM dan KPK bahkan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat adat siap berdiri paling depan,” tegas Buce.
Forum Lintas Suku OAP dan Dewan Adat Raja Ampat juga berharap, Pemerintah Pusat harus bertindak adil dan bijaksana agar konflik horizontal dan kecemasan masyarakat adat tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih besar.
“Jika suara kami tidak didengar, jangan salahkan kami jika harus perjuangkan ini dengan cara kami, cara orang Papua,” ujar Buce.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku Betew Kafdarun Raja Ampat Yan Mambrasar menambahkan, ketiga pulau yang diambil oleh Provinsi Maluku Utara memiliki sejarah panjang yang mengikat kultural dan administratif dengan masyarakat Papua yang di Raja Ampat.
“Ketiga pulau ini dulu diserahkan oleh Kesultanan Tidore kepada masyarakat Raja Ampat karena hubungan sejarah. Dimana anak Sultan diperistri oleh panglima perang dari Papua yang bermarga Kurabesi,” jelasnya.
“Jika aturan yang dibuat tidak lagi menghormati sejarah dan hak adat, maka aturan itu harus ditinjau ulang. Jangan cuma caplok wilayah kami hanya untuk memperluas cakupan wilayah otonomi,” tegasnya.
Ditambahkannya, konflik tapal batas ini mencerminkan masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menentukan batas wilayah administratif, serta kurang pelibatan masyarakat adat.
