Kota Sorong yang merupakan ibukota Provinsi Papua Barat Daya menempati urutan ke-6 tertinggi angka kemiskinan di Indonesia, yakni sebesar 13,68 persen.
Tingginya angka kemiskinan di Kota Sorong disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, rendahnya keterampilan SDM dan ketimpangan pembangunan wilayah. Hal ini tentu berdampak pada kerentanan pangan, stunting dan akses terbatas terhadap layanan dasar.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan, tingginya angka kemiskinan di Kota Sorong karena masalah sumber daya manusia (SDM).
“Kenapa kita buat program sekolah gratis? Sekolah gratis ini diharapkan bisa mengcover semua masyarakat yang ekonomi lemah. Karena SDM kita minim, kalau SDMnya minim, memang banyak berakibat pada dampak ekonominya,” tegas Wali Kota Sorong usai acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kota Sorong Tahun 2025-2029, yang berlangsung di Gedung LJ Kompleks Kantor Walikota Sorong, Senin (25/8/2025).
Lanjut Lobat, jika warga memiliki tingkat pendidikan terbatas, maka orang itu pasti susah untuk berinovasi terutama bisa mandiri. Hal ini, kata Lobat, salah satu penyebab tingkat kemiskinan tinggi di Kota Sorong.
Pemerintah, sambung Wali Kota Sorong, tidak bisa mampu untuk menyerap pengangguran yang begitu banyak.
Dimana pengangguran di Kota Sorong ini cukup tinggi yakni 9,85 persen. Untuk itu, kata Lobat, pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang untuk masyarakat Kota Sorong.
“Kita berharap semua bisa terjaring dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis ini. Kalau SDM mereka meningkat, berarti kan mereka bisa mandiri atau berwirausaha,” ujarnya.
“Kita dorong warga sudah punya kemampuan begitu. Tapi kalau kita buat afirmasi tapi SDM mereka rendah, mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi menurut kami satu-satunya jalan adalah kita menyiapkan sumber daya manusia. Itu jangka panjang,” pungkasnya.
