Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta kepada Pemerintah Pusat, agar memberikan perlakuan khusus kepada Provinsi Papua Barat Daya selaku Daerah Otonom Baru (DOB).
“Kami yang daerah otonom baru khususnya provinsi papua barat daya berharap, mendapat perlakuan khusus sedikitkah dari pemerintah pusat,” ungkap Gubernur Papua Barat Daya saat Kunjungan Kerja Komite II DPD RI dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Gedung LJ Kompleks Kantor Walikota Sorong, Kamis (8/5/2025).
Menurut Gubernur, Provinsi Papua Barat Daya hadir karena ada kesepakatan politik negara untuk rakyat Papua Barat Daya. Begitu juga 3 DOB lainnya yang ada di tanah Papua.
Lanjut Elisa, saat ini usia Provinsi Papua Barat Daya memasuki tahun ketiga. Namun sampai hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya masih meminjam fasilitas dari Pemerintah Kota Sorong.
Padahal sesuai dengan Undang-undang pembentukan provinsi, menyatakan pemerintah pusat akan membangun berbagai infrastruktur terutama prasarana pemerintahan kurang lebih tiga tahun sejak terbentuk.
Tapi sampai dengan hari ini, kata Gubernur PBD, realisasi kesepakatan Undang-undang di lapangan baru sekitar 7 persen dari kewajiban negara atau pemerintah untuk membangun fasilitas sarana pemerintahan yang dibatasi hanya Kantor Gubernur, DPR dan MRP.
“Kita harapkan supaya kewajiban ini bisa dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat, karena ini menyangkut harga diri dan wibawa negara. Barangnya sudah ada tapi kalau ini tidak jalan kan rakyat akan bertanya, ini bikin betulkah atau main-main. Kalau hadirkan betul maka harus didukung penuh. Ini kita baru bicara kantor gubernur, kita belum bicara instansi lain seperti TNI, Polri dan perangkat vertikal yang lain,” tegas Elisa Kambu.
Gubernur PBD juga menyatakan, APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mengalami penurunan dari tahun 2023. Dimana APBD PBD tahun 2023 sebesar Rp 2,9 Triliun, APBD tahun 2024 sebesar Rp 1,9 Triliun dan tahun 2025 turun menjadi Rp 1,4 Triliun.
“APBD dia terjun terus. Kalau dengan kondisi satu koma empat triliun itu kami sudah tidak akan berpikir lagi untuk membangun kantor untuk OPD. Padahal OPD kita ada 22, dimana kebutuhan kita untuk perkantoran OPD ini kurang lebih satu koma empat triliun,” ujarnya.
Elisa mengakui, memang Papua Barat Daya ini kaya. Dimana hutannya masih luas dan potensi sumber daya alam masih menjanjikan. Akan tetapi ini belum maksimal dikelola untuk bisa memberi kontribusi pendapatan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi PBD masih ketergantungan 90 persen pembiayaan berasal dari transfer Pemerintah Pusat.
“Melalui kesempatan ini, kita titipkan beberapa informasi ini. Supaya rakyat bisa percaya bahwa negara dan pemerintah fokus, maka kita minta untuk tiga kantor yang tadinya sudah ditetapkan prioritas untuk dibangun segera dibangun. Kalau bisa uangnya diberikan seratus persen, agar pembangunan bisa segera selesai,” harapnya.
Lanjut Gubernur, untuk membantu daerah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan, maka pihaknya juga harapkan di dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni menu DAK infrastruktur prasarana pemerintahan dan juga DTI bisa dibuka.
“Kalau itu dibuka, sehingga ada keleluasaan kita untuk membangun. Tapi kalau uangnya sudah sedikit, mandatorinya bilang harus ini dan itu, maka kita di daerah yang setengah mati dan tidak bisa berbuat sesuatu,” imbuhnya.
Selain membangun sarana pemerintahan, tambah Elisa, Pemerintah Provinsi PBD juga punya kewajiban untuk mendorong infrastruktur konektivitas antara daerah. Seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara di beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan juga pengembangan ekonomi bisa berjalan.
“Ada daerah-daerah tertentu di kabupaten-kabupaten cakupan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang memang masih terisolasi. Seperti Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan dan Raja Ampat,” pungkasnya.
