Sorong – Wali Kota Sorong dua periode Lambertus Jitmau berharap, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kota Sorong menjadi titik refleksi bersama untuk menanggalkan ego, kepentingan pribadi, serta perbedaan persepsi demi kemajuan daerah.
Menurut Lambertus, perbedaan dalam politik adalah hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa setelah kontestasi politik usai, seluruh elemen harus kembali bersatu dan saling merangkul untuk membangun kota.
“Lawan politik itu wajar. Tapi politik habis, semua habis. Rangkul semua untuk membangun Kota Sorong ini,” ujarnya.
Ia menuturkan, selama memimpin Kota Sorong selama 10 tahun atau dua periode, dinamika sosial relatif terkendali.
“Catatan saya, selama 10 tahun memimpin, demo hanya tiga kali. Satu saat kasus rasis dan dua kali terkait kasus pembunuhan,” ungkapnya.
Lambertus menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemerintahan. Menurutnya, kemajuan tidak akan tercapai jika perbedaan tidak disatukan dalam satu visi pembangunan.
Ia menyebut, Kota Sorong dihuni masyarakat Nusantara dari berbagai latar belakang, sehingga persatuan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan.
“Kota Sorong ini masyarakat Nusantara yang paling banyak. Jadi kita harus menjaga itu. Perbedaan-perbedaan dikolaborasi menjadi satu, akhirnya kita bisa membangun dan melayani masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi saat dirinya menjabat, yang disebut mencapai 8,7 persen. Ia berharap, capaian tersebut minimal dapat dipertahankan.
“Kalau hari ini kurang dari itu, berarti kemunduran. Semua punya tanggung jawab untuk bangun kota ini,” tegasnya.
Menurut Lambertus, usia 26 tahun bukanlah usia yang kecil bagi sebuah daerah otonom.
“Usia 26 tahun itu usia yang sangat mantap. Sudah mampu menentukan jati diri,” ucapnya.
Ia mengingatkan, pembangunan tidak terjadi begitu saja. Semua infrastruktur dan fasilitas yang ada saat ini merupakan hasil kerja keras dan keberanian dalam mengambil kebijakan.
Lambertus memaparkan sejumlah proyek strategis yang dibangun pada masanya, seperti pembangunan dua jalur dari Kilometer 12 hingga Kilometer 18, pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok, perubahan wajah Pelabuhan Sorong, reklamasi pantai yang kini dinikmati masyarakat, hingga pembangunan Stadion Bawela yang diselesaikan dalam waktu delapan bulan.
Ia mengungkapkan, saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong masih sekitar Rp 700 miliar, namun pemerintahannya tetap mampu melakukan terobosan, termasuk pembebasan lahan bandara dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 30 miliar hingga Rp 40 miliar.
“Untuk membuat Kota Sorong maju itu tidak jatuh dari langit. Tergantung pemimpin. Pemimpin yang berani, bukan hanya berani ngomong. Kalau ngomong sesuatu tapi tidak dibuktikan, susah,” tegasnya.
Ia menilai, Kota Sorong membutuhkan pemimpin yang berani mengambil sikap dan keputusan demi kepentingan masyarakat luas, meski harus menghadapi kritik.
“Saya rela dicaci maki, tapi saya tetap berani maju demi kemajuan dan kejayaan Kota Sorong. Ini membutuhkan pemimpin yang bukan banyak ngomong, tapi melihat, mempertimbangkan dan melaksanakan apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Lambertus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak sekadar menikmati hasil pembangunan, tetapi ikut menjadi bagian dari sejarah kemajuan Kota Sorong.
“Jangan datang menikmati sejarah, tapi kalau bisa menjadi pelaku sejarah,” pungkasnya.
