Sorong – Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kota Sorong menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan yang terus terjadi di Tanah Papua.
Dalam pernyataannya, BMP RI menegaskan bahwa aksi teror, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil merupakan kejahatan serius yang harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Ketua BMP RI Kota Sorong Silas Kalasuat menyampaikan, rangkaian aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa warga sipil telah menciptakan ketakutan luas di tengah masyarakat serta menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi Papua.
“Papua tidak membutuhkan konflik. Papua butuh rasa aman dan damai untuk maju. Jika keamanan tidak mampu dijamin, maka pembangunan Papua hanyalah slogan tanpa makna,” tegas Silas.
Menurutnya, kekerasan terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran hak dasar manusia untuk hidup aman di tanah kelahirannya sendiri.
Karena itu, BMP RI menilai negara wajib hadir secara tegas, terukur, dan konstitusional dalam menindak setiap bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan rakyat sipil.
BMP RI juga menyoroti dampak serius dari aksi-aksi kekerasan yang menyasar fasilitas umum. Pembakaran sekolah, puskesmas, kantor pelayanan publik, serta infrastruktur lainnya dinilai bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga memutus akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan dasar, khususnya di wilayah pedalaman Papua.
“Aksi-aksi ini sangat fatal. Papua membutuhkan perdamaian, Papua butuh pendidikan, dan Papua butuh layanan kesehatan yang layak. Tanpa rasa aman, masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan normal, dan pembangunan tidak akan berjalan efektif,” lanjutnya.
BMP RI Kota Sorong menyerukan agar aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dan konsisten, dalam menumpas segala bentuk aksi kriminal di Papua, guna memberikan rasa aman bagi masyarakat serta melindungi masa depan generasi muda Papua.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi keamanan di Papua Barat Daya dan wilayah Papua secara umum, sekaligus ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan menolak segala bentuk kekerasan. (*)
