Sorong – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nasarau di Papua Barat Daya pada 20 Februari 2026.
Momen ini menjadi titik refleksi sekaligus ujian konsistensi atas berbagai janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat di tengah tantangan efisiensi fiskal nasional.
Pasangan Kambu–Nausrau mengemban ekspektasi besar sejak awal masa jabatan. Program sekolah gratis, pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, gaji aparat kampung setara Upah Minimum Regional (UMR) provinsi, hingga pembangunan konektivitas antarwilayah menjadi janji yang memantik harapan masyarakat akan perubahan nyata.
Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Yanto Ijie menilai, janji-janji tersebut merupakan cerminan kerinduan masyarakat terhadap peningkatan kualitas hidup. Namun ia mengingatkan, realisasinya membutuhkan strategi yang matang di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Kambu–Nausrau memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya. Di satu sisi harus menjaga kepercayaan publik, di sisi lain harus mampu merumuskan strategi inovatif menghadapi pembatasan anggaran akibat kebijakan nasional. Ini bukan lagi soal wacana, tetapi eksekusi yang terukur dan berdampak,” ujar Yanto, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi fiskal atau yang kerap disebut sebagai “cekikan fiskal” memang menjadi tantangan serius, terutama bagi provinsi baru seperti Papua Barat Daya yang masih membangun fondasi birokrasi dan infrastruktur.
Kondisi tersebut, ditambah isu tata kelola yang dinilai belum optimal, berpotensi memicu kekecewaan publik jika tidak segera direspons dengan langkah konkret.
Solusi dan Terobosan yang Didorong
Fopera mendorong sejumlah langkah strategis agar pemerintahan Kambu–Nausrau mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus memenuhi harapan rakyat.
Pertama, revisi prioritas program secara berani dan terukur. Pemerintah diminta mengevaluasi kembali seluruh janji kampanye dengan pendekatan realistis dan memprioritaskan program yang memiliki dampak sosial-ekonomi paling besar bagi masyarakat.
Kedua, memperkuat transparansi anggaran sebagai pilar kepercayaan publik. Keterbukaan data keuangan daerah yang mudah diakses dinilai penting untuk membangun partisipasi masyarakat.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan ekowisata, hilirisasi produk perikanan dan pertanian, serta investasi berkelanjutan menjadi peluang yang harus digarap serius.
Ketiga, pembenahan tata kelola pemerintahan. Audit internal dan eksternal secara rutin, pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam perencanaan dan pelaporan program disebut sebagai langkah krusial untuk mencegah pemborosan dan praktik korupsi.
Keempat, komunikasi publik yang terbuka dan membangun. Pemerintah diharapkan menjelaskan kondisi fiskal secara jujur kepada masyarakat serta melibatkan berbagai elemen dalam dialog pembangunan agar tercipta rasa kepemilikan bersama.
Kelima, pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Papua Barat Daya dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, serta kekayaan budaya. Infrastruktur yang dibangun pun harus selektif dan mendukung sektor produktif serta konektivitas yang efisien.
Satu tahun kepemimpinan menjadi fase penting dalam meletakkan dasar pembangunan. Tantangan fiskal memang nyata, namun dinilai bukan alasan untuk stagnasi. Justru dalam keterbatasan tersebut dibutuhkan kepemimpinan adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
“Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen di Papua Barat Daya—pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta—untuk bersatu. Kolaborasi yang kuat menjadi kunci membangun masa depan provinsi ini,” tegas Yanto Ijie.
Dengan komitmen pada tata kelola yang baik, keberanian mengambil keputusan strategis, serta keterbukaan terhadap inovasi, harapan akan Papua Barat Daya yang lebih adil, sejahtera, dan mandiri di bawah kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau masih terbuka lebar. (*)
