Sorong — Kekecewaan mendalam meledak di halaman Gedung Lambert Jitmau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (27/1/2026).
Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu meluapkan amarah dan rasa ketidakadilan saat Pemerintah Kota Sorong menggelar seremoni penyerahan SK kepada 531 CPNS dan PPPK.
Di luar gedung, teriakan keras menggema. Bukan selebrasi, melainkan teriakan sakit hati dari para PPPK Paruh Waktu yang merasa dianaktirikan oleh sistem yang seharusnya menjunjung keadilan.
“Kami paruh waktu kenapa beda dengan yang full waktu? Kapan kami jadi full waktu? Kami ini sakit hati!” teriak salah satu peserta aksi.
Mereka membandingkan nasib pahit yang mereka alami dengan peserta baru yang dinilai “dipermudah”.
“Yang baru satu bulan tes bisa jadi pegawai negeri, yang satu tahun bisa jadi pegawai negeri. Kami yang banting tikar dengan bantal ini cuma jadi paruh waktu! Pertimbangan kalian itu bagaimana?,” lanjutnya lantang.
“Jaga kami punya perasaan. Kami tidak takut orang, kami cuma takut orang punya perasaan!,” tegasnya.
Mereka menegaskan, kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tanpa kejelasan teknis berpotensi menyulut konflik horizontal.
Kekecewaan tak berhenti pada status kerja. Salah satu PPPK Paruh Waktu, Robert Jitmau, mempertanyakan hal mendasar yang hingga kini tak kunjung jelas.
“Kontrak kami sampai 31 Oktober 2026. Kami ini boleh pakai baju keki atau tetap putih hitam?,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan nasib mereka.
“Kami diberdayakan atau tidak? Kami lanjut atau tidak? Masa yang lompat jendela bisa, kami tidak bisa? Yang lain dapat TPP, kenapa kami tidak?,” tanya Robert.
Robert mengungkapkan, PPPK Paruh Waktu gelombang kedua harus menunggu delapan bulan untuk menerima SK.
Ironisnya, peserta yang baru mengikuti tes pada Desember lalu hanya butuh waktu sekitar satu bulan untuk langsung menerima SK.
“Ada apa di balik ini? Apakah mereka terlalu dispesialkan? Ini yang bikin kecemburuan. Di Pemkot Sorong ini seperti pilih-pilih orang,” tegasnya.
Isu semakin memanas ketika beredar informasi bahwa PPPK Paruh Waktu tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Waktu dengar dari bendahara kalau kami tidak dapat TPP, kami benar-benar terguncang,” katanya.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Kepala BKPSDM Kota Sorong.Roberth Asmuruf menyatakan, pihaknya telah berkomitmen memperjuangkan nasib PPPK Paruh Waktu.
“Sesuai kesepakatan resmi dengan Bapak Wali Kota, kami akan perjuangkan PPPK Paruh Waktu sebelum bulan Juni,” ujarnya.
Ia mengklaim, telah berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB dan mendapatkan dukungan Wali Kota Sorong.
“Kami berjanji dan berkomitmen, supaya hak PPPK Paruh Waktu sama dengan yang Full Waktu. Kami mohon bersabar,” katanya.
Namun, ketika disinggung soal dugaan honorer siluman yang dilantik sebagai PPPK beberapa waktu lalu, Kepala BKPSDM memilih bungkam.
“Saya tidak komentar itu,” singkatnya.
