SORONG – Pemerintah Kota Sorong menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Sorong Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung LJ, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (20/1/2026).
Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen lintas sektor, guna menurunkan angka stunting secara berkelanjutan hingga tahun 2045.
Ketua Panitia Jemima Elisabeth menjelaskan, rapat koordinasi tersebut fokus membahas target pencapaian penurunan stunting Kota Sorong mulai tahun 2026 hingga 2045.
Ia menyampaikan, capaian penurunan stunting Kota Sorong menunjukkan tren positif.
“Target Kota Sorong di tahun 2025 berada pada angka 27,6 persen. Ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 29,3 persen atau turun sebesar 1,6 persen,” jelas Jemima.
Lebih lanjut, ia memaparkan target jangka menengah dan panjang yang telah disusun Pemerintah Daerah. Pada tahun 2029, angka stunting di Kota Sorong ditargetkan turun menjadi 21,2 persen.
Selanjutnya pada tahun 2034 diharapkan mencapai 15,6 persen, tahun 2039 turun menjadi 10,8 persen, hingga puncaknya pada tahun 2045 atau tahun emas, angka stunting di Kota Sorong ditargetkan berada di level 6,4 persen.
“Target ini bisa tercapai apabila kolaborasi seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting berjalan optimal, terutama dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi,” tegasnya.
Jemima menyebutkan, terdapat lima OPD utama sebagai penanggung jawab pelaksana, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Ketahanan Pangan.
Selain itu, OPD pendukung seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat turut berperan dalam memperkuat upaya penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Lanjutnya, intervensi pencegahan dan penanganan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik, mulai dari pelayanan kesehatan, program pemberian makanan tambahan, hingga suplementasi obat-obatan.
“Pemberian makanan tambahan, tablet tambah darah untuk remaja putri, serta edukasi dan sosialisasi kepada keluarga berisiko stunting terus kami tingkatkan. Ini penting agar remaja putri tidak mengalami anemia yang berpotensi melahirkan bayi stunting di kemudian hari,” jelasnya.
Upaya tersebut turut didukung oleh tim pendamping keluarga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta kader-kader Posyandu yang aktif melakukan pendampingan di masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan, penanganan stunting merupakan bagian dari strategi besar membangun Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau SDM rendah, maka semua pembangunan tidak akan terwujud. Karena itu, stunting harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujar Wali Kota.
Ia menekankan, penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh OPD teknis yang harus bekerja secara terpadu di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Sorong yang diketuai Wakil Wali Kota.
“Rapat hari ini membahas langkah-langkah strategis dan program-program yang akan dilaksanakan, sehingga intervensi percepatan penurunan stunting bisa menyasar secara efektif ke 10 distrik di Kota Sorong,” tutupnya.
