SORONG – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Sorong menggelar kegiatan Evaluasi Operasi SAR Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem atau hidrometeorologi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (15/1/2026).
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Sorong Monce Brury mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi kinerja operasi SAR selama tahun 2025 sekaligus upaya antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
“Ini merupakan kegiatan evaluasi operasi SAR yang dilaksanakan tahun 2025, sekaligus kami sisipkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem atau hidrometeorologi yang sedang terjadi,” ujar Monce Brury.
Dalam kegiatan tersebut, Basarnas Sorong menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait untuk memaparkan kesiapan personel dan alat utama (alut) masing-masing.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh pemangku kepentingan, dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
“Kita mengundang beberapa narasumber untuk memaparkan kesiapan serta tupoksi tugas masing-masing, sehingga kita mengetahui kesiapan baik personel maupun alut yang dimiliki,” jelasnya.
Monce berharap, peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Sumatera tidak terjadi di Papua Barat Daya. Namun demikian, kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan sebagai bentuk antisipasi.
“Kita berharap kejadian di Sumatera tidak terjadi di wilayah kerja Papua Barat Daya, namun kita wajib meningkatkan kesiapsiagaan. Ini adalah wujud kesiapan kita di Provinsi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Sejumlah instansi yang diundang dalam kegiatan ini antara lain Koarmada III, Polda Papua Barat Daya, Korem 181/PVT, KSOP, Distrik Navigasi, BMKG, serta BNPB/BPBD, guna mendapatkan pembaruan informasi terkait kondisi cuaca dan potensi bencana.
Menurut Monce, wilayah Sorong memiliki kerawanan bencana, terutama banjir saat hujan deras. Selain itu, wilayah Kabupaten Tambrauw dikenal rawan longsor dan banjir bandang, sementara di Kota Sorong juga pernah terjadi peristiwa tanah longsor.
“Ini wujud kolaborasi antarinstansi. Kita memang tidak menghendaki bencana terjadi. Namun jika itu terjadi, seluruh stakeholder sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing,” katanya.
Sepanjang tahun 2025, lanjut Monce, Basarnas Sorong mencatat sekitar 35 operasi SAR, yang didominasi oleh kecelakaan kapal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 korban berhasil ditemukan, dengan grafik operasi SAR yang menurun dibandingkan tahun 2024.
Monce juga menekankan pentingnya tindak lanjut berupa simulasi atau latihan bersama antarinstansi, bukan sekadar pertemuan seremonial.
“Kami mengharapkan adanya simulasi penanganan bencana. Dari pertemuan ini, BNPB atau BPBD bisa menindaklanjuti dengan gelar latihan bersama, sehingga masing-masing organisasi tahu perannya ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan jumlah personel Basarnas Sorong menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, Basarnas Sorong hanya memiliki 97 personel yang harus melayani 6 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya.
“Dengan jumlah personel yang terbatas, kami sangat membutuhkan mitra dari TNI, Polri, dan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kekuatan SAR,” pungkas Monce Brury.
