Sorong – Realisasi biaya pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, total realisasi biaya pelayanan kesehatan tercatat sebesar Rp 212.693.155.491, sementara hingga November 2025 realisasi biaya pelayanan kesehatan telah mencapai Rp 216.917.344.635.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama menyampaikan, capaian tersebut merupakan salah satu bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, jika dibandingkan antara besaran iuran dengan biaya pelayanan kesehatan yang diterima peserta di rumah sakit, nilainya tidak sebanding.
“Di tahun 2024, iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah sekitar Rp132 miliar, sementara biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung jauh lebih besar. Ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Pupung dalam Media Gathering 2025 BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama insan pers, yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, apabila seluruh klaim pelayanan kesehatan yang masuk hingga akhir Desember 2025 direalisasikan, maka total klaim diperkirakan dapat mencapai Rp260 miliar. Ke depan, realisasi biaya pelayanan kesehatan diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jenis layanan kesehatan di Papua Barat Daya.
Salah satu layanan yang akan dikembangkan adalah layanan jantung di RS JPU Wanane, meskipun saat ini layanan tersebut masih dalam proses administrasi untuk dapat dikerjasamakan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga berencana meningkatkan kerja sama dengan rumah sakit untuk layanan cuci darah dan layanan kanker. Jika ketiga layanan tersebut telah dikerjasamakan, maka biaya pelayanan kesehatan dipastikan akan meningkat secara signifikan.
Namun demikian, Pupung mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Permasalahan di tingkat rumah sakit masih menjadi pembahasan bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Wilayah kerja kami meliputi seluruh Papua Barat Daya, yaitu lima kabupaten, satu kota, dan satu pemerintah provinsi. Dukungan dari pemerintah daerah sangat besar,” katanya.
Berkat dukungan tersebut, capaian kepesertaan JKN di Papua Barat Daya saat ini telah berada di atas 98 persen, termasuk tingkat keaktifannya. Artinya, hampir seluruh penduduk Papua Barat Daya telah terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN.
Selain itu, bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, pemerintah daerah dapat langsung mendaftarkan mereka sebagai peserta tanggungan pemerintah dan kepesertaan dapat aktif pada hari yang sama. Hal ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah dengan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
Dari sisi fasilitas kesehatan, saat ini jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Papua Barat Daya mencapai 123 fasilitas, meningkat dari sebelumnya 122. BPJS Kesehatan terus mendorong penambahan FKTP, khususnya klinik pratama, serta peningkatan jumlah tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Sementara itu, penambahan puskesmas masih dalam proses.
Untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, hingga kini terdapat 10 rumah sakit dan satu klinik utama, yaitu Klinik ProDens, yang telah bekerja sama dengan JKN. BPJS Kesehatan berharap rumah sakit di Kabupaten Tambrauw dan Maybrat ke depan dapat segera dikerjasamakan dengan JKN. Saat ini, kedua kabupaten tersebut belum memiliki fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan JKN, sehingga aksesibilitas layanan kesehatan di wilayah tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.
Di bidang farmasi, beberapa instalasi farmasi rumah sakit belum bekerja sama untuk penyediaan obat kronis, di antaranya RS Sele Be Solu, RS Aryoko, RS Km 24 Kabupaten Sorong, dan RS Raja Ampat. Untuk sementara, kebutuhan obat kronis masih ditopang oleh Kimia Farma, yang dinilai sangat membantu pelayanan kepada masyarakat Papua Barat Daya.
Sementara itu, kerja sama dengan penyedia layanan optik juga masih terbatas. Saat ini baru empat optik yang bekerja sama dengan JKN, dan BPJS Kesehatan berharap jumlah tersebut dapat bertambah di masa mendatang.
“Dengan berbagai upaya dan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis layanan kesehatan di Papua Barat Daya akan terus berkembang dan semakin menjangkau seluruh masyarakat,” tutup Pupung.
