SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Disdukcapil-PMK) menyalurkan bantuan perangkat teknologi informasi kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya.
Bantuan yang bersumber dari dana hibah tersebut meliputi satu unit perangkat Starlink, satu unit laptop, dan satu unit printer, yang diserahkan langsung oleh Kepala Disdukcapil-PMK Papua Barat Daya, Nicolas Asmuruf, di Panorama Hotel, Sorong, Selasa (16/12/2025).
Nicolas mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet.
“Perangkat Starlink sangat membantu daerah yang belum terjangkau jaringan internet, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil,” kata Nicolas.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang menjadi prioritas pemanfaatan Starlink, di antaranya Kabupaten Tambrauw, khususnya daerah pedalaman Meyaksana yang berbatasan dengan Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak. Selain itu, perangkat serupa juga akan dimanfaatkan di Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan, serta wilayah perbatasan Kabupaten Sorong.
Menurut Nicolas, penyaluran bantuan ini dilakukan atas nama Gubernur Papua Barat Daya dan menjadi bagian dari penguatan sistem pendataan penduduk di daerah. Ia menegaskan, seluruh perangkat yang diserahkan telah menjadi aset resmi Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan wajib digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.
“Peralatan ini bukan milik pribadi, melainkan aset pemerintah daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kependudukan,” ujarnya.
Terkait penggunaan laptop, Nicolas berharap perangkat tersebut dikelola oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi agar dapat menunjang pengelolaan data secara efektif dan akurat.
Ia juga mendorong Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk menyampaikan rekapitulasi data jumlah penduduk secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, data kependudukan secara keseluruhan akan diumumkan secara resmi dalam agenda peluncuran tingkat provinsi.
“Kami merencanakan peluncuran data kependudukan Provinsi Papua Barat Daya pada 22 Desember 2025 dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta unsur masyarakat,” kata Nicolas.
Peluncuran tersebut dijadwalkan akan menghadirkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat Daya, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Majelis Rakyat Papua, perguruan tinggi, serta tokoh masyarakat.
