Kota Sorong — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan, pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Hal itu disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Sorong, Rabu (10/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Kambu menyampaikan bahwa semangat untuk membangun bangsa harus berjalan seiring meski kemampuan tiap daerah berbeda-beda.
“Semangat dan spirit kita sama untuk membangun Indonesia, tetapi kekuatan dan kemampuan kita berbeda-beda. Kami di daerah tetap berkomitmen mengawal program strategis pemerintah pusat dan ingin memajukan bangsa ini bersama-sama,” ujarnya.
Gubernur mengakui, Papua Barat Daya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama minimnya kapasitas fiskal serta kewenangan daerah yang terbatas dalam mengintervensi persoalan di wilayah bawahannya.
“Walaupun orang bilang Papua itu kaya, tetapi realitanya tidak sebanding. Ruang kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sudah ada dalam aturan, tetapi harus diperkuat dengan kapasitas yang memadai, termasuk fiskal,” tegasnya.
Gubernur memberikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program dan skema pendanaan. Ia berharap, efisiensi anggaran yang terjadi saat ini tidak berlanjut di tahun depan.
“Ruang harus dibuka kembali agar negara bisa hadir di tengah masyarakat, tidak harus menunggu semuanya datang dari Jakarta. Pemerintah daerah juga bisa menghadirkan negara melalui kebijakan lokal,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Gubernur menyoroti tantangan besar di sektor kesehatan. Meski puskesmas tersebar hampir di seluruh kampung, namun tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat masih sangat terbatas dan jarak layanan kesehatan masih menjadi kendala utama bagi warga.
Papua Barat Daya juga belum memiliki rumah sakit provinsi. Meski lahan sudah tersedia, pembangunan RS masih memerlukan dukungan pusat.
“Rumah sakit di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sudah over kapasitas. Kami berharap hubungan baik ini membantu menyelesaikan persoalan rumah sakit provinsi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa pihaknya telah meninjau fasilitas SPPG, SMP dan SD penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sorong. Ia menilai implementasi MBG di Papua Barat Daya berjalan baik dan bahkan melahirkan manfaat sosial yang tidak terduga.
“Selama ini kita berpikir MBG hanya tentang gizi dan ekonomi. Ternyata di sini membuka ruang baru, tanpa MBG mungkin tidak ada kegiatan berdoa bersama di sekolah. Ini temuan baru bagi kita,” ungkapnya.
Komisi IX juga mendatangi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong untuk melihat sejumlah program pelatihan tenaga kerja.
Nihayatul menegaskan, Papua Barat Daya sebagai provinsi baru dan sebagian besar wilayahnya berstatus 3T menjadi fokus Komisi IX.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak Indonesia di daerah 3T yang tidak menikmati program MBG. Karena itu pembangunan SPPG di daerah 3T harus menggunakan dana APBN dan dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, ia menjelaskan tiga quick win Presiden yang sedang dikejar:
1. Zero tuberkulosis
2. Pemeriksaan kesehatan gratis
3. Akselerasi peningkatan klasifikasi rumah sakit dari tipe D ke tipe C
Sebagai bagian dari upaya tersebut, dua kabupaten di Papua Barat Daya yaitu Tambrauw dan Maybrat dipastikan akan mendapatkan pembangunan rumah sakit baru.
“Kedua daerah ini masih sangat membutuhkan dukungan. Kami ingin memastikan pembangunan ini berjalan sesuai target,” katanya.
Kunjungan Komisi IX DPR RI ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan di Papua Barat Daya, khususnya dalam sektor kesehatan, tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
Gubernur Kambu menegaskan kembali bahwa Papua Barat Daya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelayanan publik dapat hadir secara merata hingga ke masyarakat paling terpencil.
