Sorong — Penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Papua Barat Daya resmi dilepas, di Gudang Bulog Sub Drive Sorong, Selasa (9/12/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo menyampaikan, total beras SPHP yang didistribusikan untuk wilayah Papua Barat Daya mencapai 57 ton.
Adapun rinciannya:
1. Kabupaten Sorong 13 ton
2. Kota Sorong 22 ton
3. Kabupaten Tambrauw 3 ton
4. Kabupaten Raja Ampat 10 ton
4. Kabupaten Sorong Selatan 7 ton
5. Kabupaten Maybrat 2 ton
Ia optimistis, pendistribusian dapat berjalan lancar, terlebih karena stok beras SPHP di Gudang Bulog masih sangat mencukupi, yakni 4.000 ton. Sehingga kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan dipastikan aman.
“Tidak ada pengawasan khusus, tetapi Polres di masing-masing wilayah akan tetap memonitor proses pendistribusian. Karena kegiatan ini dilakukan serentak, pengamanan tentu berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Kapolda.
Brigjen Gatot menambahkan, target penjualan beras SPHP pada November–Desember 2025 di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 424 ton. Untuk Papua Barat Daya, hingga saat ini baru 193 ton yang tersalurkan.
Ia berharap, beberapa hari kedepan penjualan dapat dimaksimalkan agar mendekati target.
“Beras SPHP ini kualitasnya bagus dengan harga terjangkau maksimal Rp 67.000. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Beatriks M. Siren mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya soal distribusi beras, tetapi wujud komitmen pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Ia menyebut, momentum hari raya sering memicu peningkatan permintaan bahan pokok. Karena itu, pemerintah pusat dan BULOG menyiapkan langkah antisipatif melalui distribusi serentak agar manfaatnya dirasakan merata hingga wilayah terluar Papua Raya.
Pemprov Papua Barat Daya, lanjutnya, terus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi lokal, dukungan kepada petani, hingga integrasi data pangan. Namun intervensi cepat seperti SPHP tetap diperlukan untuk meredam gejolak harga.
Beatriks mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan penyaluran beras SPHP berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Pastikan beras SPHP tersedia di pasar dengan harga sesuai ketentuan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, ia menekankan pentingnya kerja nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjamin stok aman, dan menghadirkan rasa damai bagi seluruh masyarakat.
