Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan bantuan 7 unit motor dinas kepada para petugas Polisi Kehutanan (Polhut), yang bertugas di 5 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat Daya.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya.Elisa Kambu usai Upacara Bendera peringatan HUT ke-3 Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (8/12/2025).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menjelaskan, fasilitas kendaraan ini merupakan bagian dari dukungan program RBC Dana Red Plus untuk Papua Barat Daya.
“Bantuan motor yang diberikan sebanyak tujuh unit. Ini adalah salah satu program yang akan kita berikan kepada Polhut. Kita fokus pada lima kabupaten dan satu kota. Ada tujuh unit yang akan dibagikan bertahap dan kita lihat petugas Polhut yang dipercaya untuk menggunakannya,” kata Julian.
Ia menambahkan, bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan hutan di daerah tersebut.
“Harapan kami dengan motor ini para petugas bisa bekerja menjaga hutan sesuai dengan tupoksi dan aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lebih lanjut Julian mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat perintah dari Dirjen Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengaturan pemanfaatan kayu atau pohon alami yang berada diatas tanah adat.
Dalam aturan tersebut, kayu tidak lagi diperbolehkan untuk diangkut atau diproses melalui mekanisme sipul.
“Kami sudah rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap kepada 17 industri sekunder untuk tidak lagi mengambil kayu dari masyarakat adat atau dari pohon tumbuh alami diatas tanah adat. Mereka harus mengambil dari industri primer, kami akan menjaga di pelabuhan bersama-sama. Kalau sumber kayunya tidak resmi, maka akan kami hentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Elisa Kambu menekankan pembangunan di Papua Barat Daya harus mengedepankan keberlanjutan. Ia mengingatkan bahwa hutan adalah aset berharga bagi generasi mendatang.
“Membangun Papua Barat Daya adalah tanggung jawab bersama. Kita membutuhkan pembangunan, tetapi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, pentingnya menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan.
“Kita boleh gunakan hasil hutan untuk kesejahteraan, tetapi kita tidak boleh merusak. Pemerintah wajib memastikan hutan dijaga. Motor dinas ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memperlengkapi petugas,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan para Polhut, agar menjaga integritas serta menggunakan fasilitas dinas secara bertanggung jawab.
“Saya ingin teman-teman petugas menumbuhkan integritas. Anda bertanggung jawab untuk banyak orang, untuk masa depan anak cucu kita. Fasilitas ini digunakan untuk kepentingan tugas, bukan pribadi. Jaga baik-baik, anggap ini milikmu sendiri, amanah yang Tuhan percayakan,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu juga mengingatkan risiko bencana ekologis yang dapat terjadi apabila hutan tidak dijaga. Ia menyinggung berbagai peristiwa bencana yang pernah terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Papua.
“Kita baru melihat di Sumatera, Aceh dan daerah lain. Kita juga pernah mengalaminya di Wondama, Jayapura dan Sentani. Pengalaman ini menjadi guru bagi kita, karena itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga hutan demi keberlanjutan daerah ini dan keselamatan generasi mendatang,” ujarnya.
Penyerahan motor dinas ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan hutan, mencegah praktik ilegal dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Papua Barat Daya.
