Sorong — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Perencanaan Kebutuhan Monitoring MIM TOLS Alat dan Obat Kontrasepsi bagi kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, bertempat di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin – Selasa (17 – 18/11/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas terkait dari seluruh daerah, operator aplikasi, serta pengelola logistik alat dan obat kontrasepsi yang bertanggung jawab dalam memastikan pelayanan KB berjalan efektif hingga ke tingkat fasilitas kesehatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya dr. Jan Pieter Kambu dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi MIMS Tausity dan beberapa aplikasi baru yang mendukung pengelolaan logistik kontrasepsi.
“Pencatatan dan pelaporan yang baik akan memastikan distribusi alat kontrasepsi berjalan lancar. Jika kontrasepsi dapat diterapkan dengan baik, kita paling tidak dapat mencegah terjadinya kematian maternal dan perinatal,” tegasnya.
dr. Jan Pieter menyampaikan, perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi di Papua Barat Daya sebenarnya telah berjalan, namun masih perlu optimalisasi. Tantangan utama yang dihadapi daerah adalah keterbatasan stok alat kontrasepsi serta tenaga pengelola yang tidak tetap.
“Ada tenaga, tetapi beban kerja menumpuk pada satu orang, lalu terjadi pergantian pegawai sehingga tidak ada yang stand by. Hal ini menyebabkan program tidak berjalan dengan baik,” ujar dr. Jan Pieter.
Melalui workshop ini, ia berharap terbangun koordinasi yang lebih baik antarinstansi dan tercipta rekomendasi strategi serta rencana aksi yang dapat diimplementasikan di tingkat kabupaten/kota, demi pengelolaan alat kontrasepsi yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa penguatan program Bangga Kencana juga diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, sekaligus mendorong percepatan penurunan angka stunting di Papua Barat Daya.
Sementara itu, Ketua panitia kegiatan Petrus Meokbun menjelaskan, workshop ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam menyusun perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi yang berbasis data dan analisis logistik.
“Kegiatan ini memfasilitasi peserta untuk menganalisis kebutuhan logistik dan distribusi alat kontrasepsi agar sistem suplai lebih efisien dan tepat sasaran,” terangnya.
Petrus menambahkan, perencanaan yang baik sangat diperlukan agar pasangan usia subur mendapatkan alat kontrasepsi yang aman, berkualitas, dan tersedia dalam jumlah cukup di fasilitas layanan kesehatan.
Workshop ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang menegaskan pentingnya fasilitasi, pembinaan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam menyukseskan program Bangga Kencana.
Di akhir kegiatan, peserta menyatakan komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi melalui koordinasi berjenjang, pembaruan data secara berkala, serta pemanfaatan aplikasi digital guna mewujudkan pelayanan KB yang efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan workshop ini dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari dan menjadi salah satu rangkaian strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya dalam memperkuat layanan kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk di daerah tersebut.
