Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Evaluasi Pendataan Penduduk Orang Asli Papua (OAP) yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota se-provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung di Kyriad Hotel, Kota Sorong, Rabu (5/11/2025), sebagai upaya memperkuat kualitas data OAP yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, melalui Pj Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, menegaskan bahwa pendataan OAP merupakan instrumen strategis yang diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua.
“Efektivitas pemanfaatan dana dan kebijakan sangat bergantung pada akurasi data penduduk OAP sebagai dasar perencanaan dan pembagian,” ujar Yakob Kareth.
Ia menambahkan, pendataan yang valid, transparan, dan partisipatif adalah kunci agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, berkomitmen menjalankan pendataan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, hingga masyarakat. Ia juga mengakui bahwa pendataan di wilayah Papua memiliki tantangan tersendiri, baik secara geografis, sosial, maupun teknis.
“Namun dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, kita mampu menghasilkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Yakob Kareth menekankan, pentingnya rapat evaluasi sebagai momentum memperkuat koordinasi dan memperbaiki mekanisme pendataan yang belum optimal.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyempurnakan data OAP, memperbarui sistem informasi, dan memastikan integritas data antarinstansi berjalan dengan baik.
Rapat evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk peningkatan kualitas pendataan serta perencanaan pembangunan berbasis OAP, sehingga kebijakan otonomi khusus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Disdukcapil PMK) Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, memaparkan hasil pendataan Januari hingga Oktober 2025. Tercatat jumlah OAP di Papua Barat Daya mencapai 297.474 jiwa, sementara penduduk non-OAP sebanyak 324.764 jiwa.
Menurutnya, kegiatan evaluasi ini bertujuan memperkuat program kerja Disdukcapil kabupaten/kota dalam pendataan OAP di seluruh wilayah. Ia menargetkan proses input data OAP di tingkat kabupaten/kota rampung pada akhir Desember 2025.
“Kami berharap proses pendataan bisa dipercepat, sehingga akhir Desember seluruh data OAP sudah lengkap dan valid,” tegas Nikolas.
Rapat evaluasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan di Papua Barat Daya berjalan tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat asli Papua melalui data yang akurat dan dapat dipercaya.
