Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Penginputan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia, yang berlangsung di Belagri Hotel Sorong, Selasa (30/9/2025).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya Irma Riyani Soelaiman mengatakan, kegiatan penginputan data statistik sektoral daerah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ada di pusat maupun di daerah.
“Kami sudah punya pergub satu data papua barat daya yang diintegrasikan dengan sistem pusat ICPD dari Kemendagri, guna mendukung kinerja pemerintah dan perencanaan pembangunan yang lebih baik,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian PBD.
Menurut Irma, ini kolaborasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, BPS Provinsi sebagai pengguna data serta Bapperida adalah Sekretariat pengumpulan data.
Dalam kegiatan tersebut, lanjut Irma, juga akan dibentuk tim pengumpulan data yang terdiri dari sekretaris, kesubag program dan staf entri data untuk memastikan data yang masuk dan keluar terkelola dengan baik.
“Setiap OPD sebagai produsen data diharapkan aktif membantu proses penginputan data ke dalam sistem informasi perencanaan daerah secara nasional,” harapnya.
Selain sebagai alat penunjang kinerja pemerintahan, katanya, data yang terkumpul juga akan membantu evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah secara terperinci dan akurat.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PBD Johny Way menyatakan, data merupakan dasar bagi setiap kebijakan pembangunan.
Tanpa data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka arah pembangunan akan sulit diukur dan dievaluasi.
“Kehadiran satu data Indonesia menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan serta akuntabel,” tuturnya.
Lanjut Johny, di tingkat daerah, Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) berfungsi sebagai instrumen untuk menyatukan, menstandarkan dan memvalidasi data dari seluruh perangkat daerah.
“Dengan adanya data statistik sektoral daerah, maka penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja hingga pelaporan pembangunan daerah akan lebih mudah, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Johny berharap, penginputan data statistik sektoral daerah berjalan dengan baik, bersinergi dengan Badan Pusat Statistik sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki basis data yang kokoh dalam mendukung perencanaan pembangunan.
