Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan, dari aspek lingkungan, PT Gag Nikel sangat mematuhi aturan-aturan yang diterbitkan oleh Undang-undang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Setelah kami mengunjungi perusahaan Gag Nikel, kami melihat perusahaan ini dari aspek lingkungan sangat mematuhi aturan-aturan yang diterbitkan,” tegas Kelly Kambu usai mengunjungi PT Gag Nikel, Kamis (25/9/2025).
Dibeberkan Kelly, PT Gag Nikel mematuhi khususnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
Hal ini dibuktikan dengan dalam pengelolaan dan pengolahan limbah, PT Gag Nikel sangat baik.
“Pengolahan limbahnya terbaik, karena ada alat sparing yang dipasang dan langsung terhubung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya ini adalah sebuah komitmen, pasang sparing itu biayanya mahal. Bahkan kami dengar mereka akan menambah lagi beberapa parameter yang akan dipasang pada sparing. Ini artinya komitmen perusahaan untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.
Lanjut Kelly, dari kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), PT Gag Nikel melakukan semua hasil rekomendasi berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan akibat penambangan nikel.
“Kami juga melihat dan menjadi bangga, karena mereka sebelum membongkar itu melakukan reboisasi. Reboisasi yang dilakukan oleh Gag Nikel itu bila dibandingkan dengan tanaman atau pohon yang tumbuh alami secara primer, itu berbeda. Malah yang setelah dilakukan reboisasi itu jauh lebih subur. Mungkin juga karena secara primer karena ada tambang Nikel, sehingga itu ikut mempengaruhi pertumbuhan tanaman,” imbuhnya.
Menurut Kelly Kambu, apa yang dilakukan PT Gag Nikel adalah sebuah komitmen besar dari perusahaan karena dipacu dengan visi untuk menjadi yang terbaik dan berwawasan lingkungan.
“Dari aspek lingkungan mengapa kami katakan layak? Karena mereka juga bisa mendapatkan proper hijau. Ukuran pemberian proper hijau kepada sebuah perusahaan, itu dibuat berjenjang dan berlapis-lapis dan tidak main-main,” tuturnya.
Bahkan, sambung Kadis LHKP PBD, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup meminta Gag Nikel harus diaudit lingkungan secara independen dan tanpa intervensi.
“Ada auditor lingkungan yang akan melakukan audit lingkungan secara independen. Tanpa intervensi Kementerian Lingkungan Hidup, tanpa intervensi Gag Nikel maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.
Kelly menegaskan, tujuan dari audit lingkungan independen ini mereka akan melihat pengelolaan lingkungannya, apakah yang mereka lakukan sesuai atau tidak. Kalau tidak, nanti akan mereka buat rekomendasi.
