Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mengoptimalkan data yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan di Puskesmas, guna menghasilkan arah kebijakan yang tepat.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan Orientasi Aplikasi E-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Bagi Petugas Kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay, berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin (11/8/2025).
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay mengatakan, capaian penggunaan Aplikasi EPPGBM di Provinsi Papua Barat Daya masih rendah, yakni sekitar 56 persen.
“Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka kami memberikan orientasi Aplikasi E-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bagi petugas kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Kadis Kesehatan P2KB PBD.
Dibeberkan Naomi, cakupan terendah umumnya terjadi di puskesmas dan pustu. Terutama terkait partisipasi ibu hamil dan ibu yang membawa bayi balita ke posyandu.
“Kami harap melalui pelatihan ini, setiap kabupaten/kota dapat mengejar target yang ditetapkan baik oleh provinsi maupun pusat. Data yang dihasilkan juga harus tersentralisasi,” harap Naomi.
Selain itu, Naomi juga menyatakan, kegiatan ini juga diarahkan untuk menyiapkan SDM kesehatan yang mampu menopang visi daerah dalam memperkuat layanan kesehatan.
“Target akhirnya adalah mempersiapkan generasi emas papua 2045 melalui pembinaan sejak masa kehamilan, bayi, balita hingga remaja,” tegasnya.
Kata Naomi, seluruh kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, bersumber dari dana otonomi khusus.
Oleh karena itu, dirinya berpesan agar pembagian tugas antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya harus jelas.
“Dana otsus bidang kesehatan yang paling besar sebenarnya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, saya harap pembagian tugas harus jelas. Jangan semua diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi yang kerjakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rahman selaku narasumber dari Kementerian Kesehatan mengatakan, materi yang diberikan kepada para peserta meliputi penggunaan aplikasi pelayanan kesehatan. Mulai dari bayi, anak, remaja sampai ibu hamil yang masuk ke ANC, serta program-program yang mendukung indikator kinerja gizi dan RPJMN.
“Pada tahun 2025 terjadi sedikit perubahan mekanisme pelaporan, pencatatan dan tata laksana gizi buruk serta pemantauan ibu hamil,” ujarnya.
Secara nasional, kata Rahman, target capaian pelaporan diatas 90 persen. Namun di Papua secara keseluruhan masih berada di angka 50 sampai 60 persen.
“Jika capaian bisa mencapai 80 persen itu sudah sangat ideal untuk Papua, mengingat tantangan geografisnya yang sulit,” pungkas Rahman.
