Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menggelar kegiatan Pembinaan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Belagri Hotel, Kota Sorong, Selasa (29/7/2025).
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili Asisten III Setda Provinsi Papua Barat Daya Atika Rafika mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen memperkuat ketahanan siber di lingkungan pemerintahan, sebagai respons terhadap semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini.
“Pemerintah daerah menilai langkah ini sebagai strategi penting, untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur dalam menghadapi berbagai ancaman siber,” ungkap Atika Rafika.
Lanjutnya, di era digital seperti sekarang, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Hampir seluruh aspek kehidupan kita bergantung pada pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.
Menurutnya, dampak serangan siber disebut dapat menimbulkan kerugian besar. Baik dari sisi finansial, kepercayaan publik hingga terganggunya stabilitas pemerintahan.
“Oleh karena itu, tata kelola keamanan siber dan persandian bukan lagi menjadi pilihan. Tetapi sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus kita prioritaskan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya Irma Soelaiman menyatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pengetahuan tentang standar, prosedur dan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan siber dan persandian. Termasuk upaya membangun sistem yang tangguh dan perlindungan terhadap data-data penting pemerintah.
“Seiring kemajuan digital, tantangan baru juga muncul, yaitu meningkatnya ancaman keamanan siber. Serangan bisa datang dalam bentuk malware, phishing, ransomware hingga kebocoran data,” imbuhnya.
Kemudian Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Republik Indonesia Sulistyo menyatakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian, pendekatan yang dilakukan sebaiknya bersifat sederhana namun sistematis.
“Peran BSSN sebagai lembaga yang membantu Presiden RI dalam menjaga keamanan informasi nasional,” tegasnya.
Prinsip dasarnya, kata Sulistyo, adalah menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi secara efektif. Karena seluruh aspek pemerintahan itu dibagi habis sesuai tugas masing-masing.
“Ketika kita bicara soal otoritas keamanan siber, maka itulah peran BSSN,” ujarnya.
Lanjutnya, pendekatan terhadap keamanan siber dilakukan melalui kerangka kerja (framework) yang terdiri dari lima pilar utama. Yaitu proteksi, deteksi, identifikasi, penanggulangan dan pemulihan.
BSSN juga menyoroti penggunaan perangkat lunak ilegal atau bajakan yang masih sering ditemukan di banyak institusi.
“Ini celah besar bagi serangan virus, malware maupun hacker. Karena software bajakan umumnya tidak terlindungi dan rawan disusupi,” bebernya.
Tidak hanya itu, BSSN juga mendorong semua pihak untuk serius dalam proses digitalisasi. Dimulai dari langkah paling dasar yaitu mengenali dan melindungi aset digital milik masing-masing instansi atau organisasi.
