Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Teknis Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa (17/6/2025).
Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, yang didampingi Kepala Dinas Sosial PPPA PBD Beatriks Msiren dan Forkopimda Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan. Dimana dalam kehidupan berkeluarga, perempuan memiliki peran yang sangat strategis.
“Rakor ini sangat penting dan strategis. Urusan anak dan perempuan adalah urusan wajib, hanya saja selama ini terabaikan. Orang selalu berpikir pekerjaan fisik saja, tapi tidak memikirkan mengenai nasib perempuan dan anak,” ungkap Elisa Kambu.
Menurutnya, berbagai permasalahan sosial yang dihadapi saat ini lebih banyak dialami perempuan dan anak, kemiskinan, kesehatan yang buruk dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi.
Gubernur Papua Barat Daya juga berharap, para Bupati dan Walikota untuk tidak mengesampingkan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Perempuan dan anak adalah merupakan urusan wajib yang harus menjadi perhatian. Perlakuan harus istimewa di OPD ini, karena sama dengan bidang kesehatan dan pendidikan. Masalah perempuan dan anak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, ini yang menjadi komitmen kita kedepan,” tegasnya.
Elisa juga meminta kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan mapping persoalan-persoalan yang dihadapi, baru kemudian diskusikan bersama.
Selama ini, kata Elisa, urusan perempuan dan anak selalu terabaikan dan terpinggirkan. Oleh karena itu, melalui forum ini harus di diskusikan secara baik, di mapping dan dipetakan.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan wajib. Saya berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi teknis ini ada hasil yang didapat. Mudah-mudahan hasil itu dapat dijadikan rujukan untuk langkah kedepannya,” imbuhnya.
Lanjut Elisa, paradigma perempuan itu lemah harus dihilangkan, karena saat ini adalah dunianya perempuan. Perempuan harus bangkit dan solid, karena jika perempuan hidup maka generasi Papua Barat Daya akan hebat.
“Ini yang menjadi atensi kita, kita harus lebih memperhatikan kaum perempuan karena mereka dapat menyatukan perbedaan dan dapat membawa kedamaian,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Beatriks Msiren menyatakan, rakortek ini menjadi forum penting dalam menyamakan visi, menyelaraskan langkah, serta mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan program di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan secara berkelanjutan dan inklusif,” bebernya.
Dalam forum ini, sambung Beatriks, akan membahas perkembangan, tantangan dan strategi terbaik di lima urusan yang tergabung dalam tiga Bindang Utama. Yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Rakortek ini diharapkan menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, menyamakan visi dan persepsi terhadap kebijakan nasional dan daerah serta dapat menyusun langkah-langkah konkret yang responsif, inklusif dan kolaboratif,” imbuhnya.
Melalui Rakortek ini, Kepala Dinas Sosial PPPA PBD mengajak seluruh jajaran Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota untuk memperkuat sinergi, mengakselerasi program dan meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh intervensi kebijakan yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Papua Barat Daya. Mari kita jadikan rakortek ini sebagai titik awal penguatan komitmen, sinergi dan akselerasi dalam penyelenggaraan urusan sosial dan perlindungan perempuan serta anak demi Papua Barat Daya yang inklusif, tangguh dan sejahtera,” pungkasnya.
