Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengeluhkan, hingga pertengahan bulan Juni 2025 dana Otonomi Khusus (Otsus) belum kunjung di transfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Dana otsus ini digunakan untuk bayar anak sekolah. Kita pakai untuk masyarakat berobat, rujukan dan beli alat kesehatan. Hari ini bulan Juni belum transfer, mau apa?,” ungkap Gubernur PBD dalam Rapat Kerja Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Senin (16/6/2025).
Diakui Elisa, pihaknya saat ini sudah siap untuk bekerja membangun Provinsi Papua Barat Daya. Namun jika dana otsus tidak kunjung di transfer, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat.
“Otsus dikasih karena kami mau merdeka, ingat itu. Dana otsus boleh dikasih mandatory, tapi jangan terlalu rinci. Dana yang lain boleh silahkan, mandatory mau kasih rinci. Tapi otsus jangan,” pinta Elisa Kambu.
Menurut Elisa, dirinya setuju jika dana otsus dikasih mandatory. Namun demikian, kata Elisa, Pemerintah Pusat juga harus memberikan keleluasaan untuk daerah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Yang tahu kebutuhan di daerah itu Bupati, Walikota atau orang di daerah. Jadi mohon untuk dipertimbangkan supaya tahun 2026 kedepan jangan pakai aturan itu lagi. Yang tidak boleh itu tidak boleh memperkaya diri untuk kepentingan pribadi,” tegas Elisa.
Dirincikan Gubernur PBD, pagu anggaran dana otsus Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 yakni, Block Grant (1%) sebesar Rp 173.128.116.000, Spesifik Grant (1,25%) sebesar Rp 209.527.135.000, DTI sebesar Rp 126.046.105.000 dan Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp 55.493.267.700.
