Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menghadiri kegiatan Coffee Morning bersama Insan Pers, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong, bertempat di Pantai Kaesarea, Kelurahan Suprau, Distrik Maladum Mes, Rabu (28/5/2025).
Dalam arahannya, Wakil Walikota Sorong mengungkapkan capaian kerja Losari (Lobat-Anshar Karim) selama 97 hari menjabat. Diantaranya, peluncuran program pendidikan gratis, penanganan kebersihan kota dan pengendalian banjir.
“Masalah kebersihan yang selama ini jadi keluhan, sekarang mulai terlihat perubahan. Setiap hari, Dinas Cipta Karya dan Bina Marga mengeruk sedimen di saluran-saluran,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Sorong juga telah melakukan studi banding ke Surabaya.
“PAD Kota Surabaya mencapai sekitar tujuh triliun, jauh dibandingkan kita. Tapi dari sana kita belajar untuk meningkatkan potensi PAD di Kota Sorong,” tambah Wawali Kota Sorong.
Anshar juga mengungkapkan, dirinya telah membawa langsung dokumen pengendalian dan penanganan banjir ke kementerian di Jakarta.
“Saya sudah bertemu anggota DPR RI dan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Infrastruktur. Ini agar kedepan ada lebih banyak perhatian untuk Kota Sorong,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Wawali juga menyatakan untuk program sekolah gratis, baru berlaku mulai tahun ajaran baru 2025/2026.
“Nantinya semua biaya seperti pendaftaran, buku, seragam, SPP dan uang ujian akan digratiskan. Kecuali untuk sekolah elit seperti Golden Gate, Shine Primary School dan lainnya. Program ini berlaku untuk semua, baik negeri maupun swasta, OAP dan non-OAP,” tegasnya.
Wakil Walikota Sorong juga berjanji, akan meminta para Pimpinan OPD untuk tidak mempersulit akses wartawan saat ingin mencari informasi.
“Jabatan itu sementara, kita harus membina hubungan baik dengan teman-teman media,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Sorong Martha Karsau menambahkan, Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kominfo berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi terbuka dengan media, demi mendukung keterbukaan informasi publik.
“Pemerintah dan pers diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi, sinergi ini diharapkan terus terjaga. Tanpa media, masyarakat tidak akan tahu apa yang kami kerjakan. Kami butuh pers dan pers juga butuh kami,” tandasnya. (*)
