Tranfer Dana Otsus tahun Alanggaran 2025 triwulan I sampai saat ini belum ditransfer ke Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan program dan kegiatan yang dibiayai oleh otsus.
Terkait hal tersebut, Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie angkat bicara.
Menurutnya, setelah mengikuti pemaparan dari koordinator otsus Kemendagri dalam Musrembang Provinsi Papua Barat Daya beberapa waktu, maka pihaknya menyimpulkan dan menilai bahwa OPD pengelola dana otsus di Provinsi Papua Barat Daya memperhambat proses ini dan mereka tidak mampu menyesuiakan diri dengan regulasi penyaluran anggaran Otsus.
“Kita ikuti pemaparan dari Koordinator Otsus Kemendagri, bahwa anggaran otsus di Papua Barat Daya belum ditransfer karena masih ada beberapa OPD pengelola otsus belum masukan RAP otsus. Untuk itu kami menyarankan kedepan, harusnya ada pelatihan RAP dan pelaporan otsus melibatkan seluruh OPD pengelola otsus,” ungkap Ketua Fopera PBD.
Tidak hanya itu, Yanto juga menyarankan Gubernur Papua Barat Daya mengevaluasi pimpinan OPD dan staf pengelola otsus. Agar jika mereka tidak mampu, bisa segera diganti.
“Ini tujuannya adalah orang yang menggelola anggaran otsus SDMnya harus siap dan cepat beradaptasi dengan setiap perubahan regulasi,” harapnya.
Kata Yanto, keterlambatan penyaluran anggaran otsus juga berdampak pada penyerapan anggaran otsus serta pergerakan ekonomi didaerah.
Gubernur, sambungnya, memiliki visi besar yakni menjadikan Papua Barat Daya sehat, cerdas, produktif dan damai. Akan tetapi, kata Yanto, jika visi tersebut tidak di dukung oleh kualitas SDM aparatur yang baik, maka bisa saja mimpi besar Gubernur PBD akan dikubur oleh para pembantunya yang tidak cepat dan tepat.
“Kami ingatkan bahwa rakyat di bawah sedang menunggu kehadiran pemerintah melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran otsus,” pungkas Yanto.
