Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, prioritas program dan kegiatan APBD tahun 2025 difokuskan pada penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi, implementasi amanat Undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat Daya, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kemudian penciptaan kesempatan kerja, penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan, pembangunan infrastruktur, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan, pemberantasan kemiskinan dalam arti luas, menyeimbangkan kemajuan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.
“Alokasi anggaran kami fokuskan pada peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, optimalisasi dana otonomi khusus (Otsus) Papua untuk mendukung pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Selanjutnya untuk efisiensi belanja operasional pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas program pembangunan,” ungkap Pj Gubernur Papua Barat Daya dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 Dengan Agenda Penyampaian Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Rabu (18/12/2024).
Dibeberkan Musa’ad, pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1.693.424.915.206,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus enam rupiah).
Pj Gubernur PBD juga merincikan, Belanja Daerah secara keseluruhan pada APBD Induk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.693.424.915.206 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus enam rupiah).
Atas nama pribadi dan juga sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya, Musa’ad menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, atas terlaksananya sidang rapat paripurna.
“Ini merupakan sejarah untuk yang pertama kalinya, kita melaksanakan rapat paripurna dalam pembahasan RAPBD tahun 2025. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah bekerja sama sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa kita laksanakan,” tandas Pj Gubernur PBD.
Pj Gubernur PBD juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lembaga, atas kerjasamanya selama ini. Sehingga beberapa program bisa dilaksanakan.
“Terima kasih juga kepada Pj Sekda, para asisten, staf ahli dan Pimpinan OPD. Saya berharap kerja sama ini terus kita tingkatkan, kita harus semakin bersemangat karena hari ini kita tidak sendiri lagi. Kemarin awal kita masih sendiri, kemudian kita sudah mendapat dukungan dari Majelis Rakyat Papua. Hari ini kita sudah mendapat dukungan lagi dari DPR Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.
Dengan kekuatan ini, kata Musa’ad, harusnya bisa lebih cepat lagi melakukan upaya-upaya untuk mulaikan pembangunan yang dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua sementara DPR Provinsi Papua Barat Daya Hendrik AG Wairara menekankan, karena ini merupakan pembahasan RAPBD Provinsi Papua Barat Daya yang pertama, maka seluruh Pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan menghadiri Rapat Paripurna pembahasan RAPBD tanpa diwakili.
