Dalam pesta demokrasi pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepala daerah (Pemilukada), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, terlebih khusus para penyelenggara baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut dan wajib bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon kepala daerah.
Namun hal tersebut nampaknya tidak berjalan baik di Kabupaten Maybrat. Dimana salah satu oknum pegawai KPU Kabupaten Maybrat berinisial TI dinilai tidak bersikap netral.
Nehemia Isir selaku Ketua Tim Pengendali Pemenangan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Maybrat nomor urut 3 Karel Murafer – Ferdinando Solossa mengatakan, pesta demokrasi semestinya berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu jujur dan adil.
“Tapi hari ini kami lihat penyelenggara pemilu terutama pegawai KPU di Kabupaten Maybrat justru ada yang terlibat langsung sebagai tim sukses dan tim pemenangan untuk salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati maybrat,” ungkap Nehemia Isir saat ditemui awak media di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/10/2024).
Dikatakan Nehemia, oknum pegawai KPU Kabupaten Maybrat yang tidak netral yaitu berinisial TI. Terkait hal tersebut, pihaknya meminta agar KPU Kabupaten Maybrat bisa memberikan penjelasan sehubungan dengan status TI.
“Kami mempertanyakan kepada pihak penyelenggara KPU Kabupaten maybrat maupun KPU RI, apakah saudara TI ini sudah dikeluarkan statusnya sebagai pegawai KPU Kabupaten maybrat ataukah belum. Kami minta penjelasan, meskipun kami tahu bahwa beliau masih aktif sebagai pegawai KPU,” ujarnya.
“Tapi kenapa beliau dibiarkan saja melakukan pergerakan-pergerakan turun dari kampung ke kampung, posko ke posko untuk mengkampanyekan pasangan calon yang didukungnya,” imbuhnya.
Menurut Nehemia, apa yang dilakukan oknum pegawai KPU Maybrat tersebut jelas sangat merugikan, tidak hanya pasangan calon nomor urut 3 Karel Murafer – Ferdinando Solossa saja. Akan tetapi juga merugikan pasangan calon nomor urut 1 Kornelius Kambu – Zakeus Momao.
“Apa yang dilakukan oknum pegawai KPU Maybrat tersebut seolah-olah ini sistem yang sudah diatur secara sistematis, masif dan terstruktur. Apakah ini sengaja diatur oleh KPU atau bagaimana? Kami mohon penjelasan dan ketegasan dari KPU,” pintanya.
Sehubungan hal tersebut, Ketua Tim Pengendali Pemenangan paslon “MUSA” menegaskan, akan melaporkan secara berjenjang terkait persoalan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat maupun ke Bawaslu RI.
Diakui Nehemia, tim MUSA sudah mengantongi bukti berapa foto-foto dan video-video kegiatan, yang menunjukkan saudara oknum pegawai KPU Maybrat ini turun langsung ke lapangan dan terlibat melakukan orasi.
“Bukti-bukti tersebut akan kami serahkan kepada Bawaslu dan KPU, karena kami merasa itu sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Maybrat,” bebernya.
Selain itu, tim pengendali pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat “MUSA” berharap, agar Pilkada Kabupaten Maybrat menjadi pilkada yang jujur dan adil serta transparan.
“Kami juga berharap semua pihak bekerja sesuai aturan main, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik, lancar, damai dan aman,” harapnya.
Nehemia Isir juga berharap, agar komisioner maupun pegawai KPU Kabupaten Maybrat menjaga netralitasnya dan jangan sampai ikut terlibat dalam politik praktis. Karena hal tersebut akan merugikan masyarakat dan membuat pilkada di Kabupaten Maybrat menjadi kacau.
“Apabila penyelenggara berdiri tegak lurus sesuai aturan main, maka kami yakin pemilukada di Kabupaten Maybrat akan berjalan lancar, aman dan damai serta berhasil sesuai harapan semua pihak. Siapapun yang terpilih dia itu adalah Bupati Maybrat,” pungkasnya.
