Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard E. Rondonuwu menegaskan, aturan mengenai netralitas ASN dalam Pilkada semakin ketat. Sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam agar tidak ada pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melanggar.
“Sebagai ASN, kita harus menjaga diri dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Terlebih di era teknologi ini, kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak, bahkan dalam memberikan komentar atau ‘like’ di media sosial,” tegas Pj Wali Kota Sorong.
Menurut Bernhard, tindakan sederhana seperti memberikan ‘like’ pada salah satu postingan calon kepala daerah di media sosial dapat berakibat fatal bagi ASN, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk partisipasi politik.
ASN, sambung Pj Wali Kota Sorong, harus mengetahui dengan jelas mana batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
“Kasus keterlibatan ASN dalam kegiatan politik dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan diri sendiri dan organisasi,” ujarnya.
“Netralitas ASN sangat penting, untuk menjaga integritas pemerintahan. Oleh karena itu, kami berharap Bawaslu bisa menjelaskan secara rinci batasan-batasan yang harus dihindari oleh ASN,” imbuhnya.
Ditegaskan Pj Wali Kota Sorong, jika ada ASN yang tetap melanggar aturan meskipun sudah diberikan sosialisasi, maka pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa.
“Kami sudah bekerja sama dengan Bawaslu untuk memberi rambu-rambu yang jelas. Jika tetap dilanggar, sanksi akan diberlakukan dan kami juga tidak dapat berbuat apa-apa,” tegasnya.
Pj Wali Kota Sorong menambahkan, dirinya bersama Sekretaris Daerah Kota Sorong berkomitmen untuk memastikan netralitas ASN tetap terjaga, termasuk dirinya yang juga akan menerima sanksi jika terbukti melanggar.
