Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menegaskan, dirinya siap dievaluasi asalkan dilakukan secara terbuka.
“Saya siap dievaluasi asalkan secara terbuka, apa-apa yang sudah kita kerjakan dan apa saja yang tidak kita kerjakan. Yang penting harus dilakukan secara fer,” tegas Pj Gubernur PBD kepada awak media di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (12/6/2024).
Menurut Musa’ad, Komisi II DPR RI jangan membuat asumsi hanya karena satu dua hal semata, kemudian membuat konstruksi yang prematur dan menjust bahwa kinerjanya buruk.
“Apa buktinya kinerja kami buruk, silahkan dibeberkan. Bagaimana yang buruk itu coba dibeberkan, supaya semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah,” tantang Musa’ad.
Sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang ditunjuk langsung oleh Presiden, kata Musa’ad, dirinya bekerja dan bertanggungjawab penuh terhadap semua yang sudah dilakukannya.
“Saya sudah bekerja tiga puluh tahun sebagai akademisi dan birokrat. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan,” ungkapnya.
Menurut Musa’ad, kinerja seorang Penjabat Gubernur tidak bisa hanya dinilai dari pembangunan kantor itu saja.
“Banyak yang sudah kita buat disini, tanya kepada rakyat saja apa yang sudah kita lakukan. Ini yang saya pikir harus fer untuk melihatnya, masa hanya karena kantor belum jadi kemudian semua yang kita buat selama ini dianggap tidak ada. Itukan terlalu naif,” imbuhnya.
Bahkan, kata Pj Gubernur PBD, meskipun dengan kantor yang sederhana dan ruangan yang terbatas, akan tetapi tugas dan tanggung jawab semua sudah dikerjakan.
Lanjut Musa’ad, tugas sebagai Pj Gubernur tidak hanya melaksanakan pembangunan kantor gubernur. Dimana tugas Pj Gubernur yang diarahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ada 12 tugas roadmap. Mulai dari menyusun produk hukum, membuat perencanaan, menyusun anggaran, membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), kemudian management kepegawaian, membuat lambang daerah, sukseskan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Selain itu pemilihan anggota DPRK dan DPRP yang diangkat dan membangun sarana prasarana perkantoran.
“Bisa dicek apa yang Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak laksanakan dan bagaimana capaian-capaian dari 12 roadmap itu. Kita tidak berhenti disitu saja, karena 12 roadmap itu bersifat administrasi. Sementara rakyat ini tidak mau menunggu hal-hal yang administratif. Rakyat juga menunggu apa yang bisa mereka rasakan,” bebernya.
Kemudian khusus untuk sarana prasarana perkantoran, beber Musa’ad, ketika semua Pj diundang ke Jayapura dan bertemu dengan Presiden, disitu Presiden menyampaikan bahwa semua biaya untuk pembangunan kantor dianggarkan di APBN. Sementara tugas Pemerintah Daerah adalah menyiapkan lahan dengan clean and clear. Artinya lahan itu harus ada pelepasan adat dan sertifikatnya.
“Jujur saja dari empat DOB, yang pertama menyelesaikan lahan adalah Provinsi Papua Barat Daya. Karena sejak Desember 2023, secara resmi Kepala BPN menyerahkan sertifikat lahan pembangunan kantor gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Coba dicek di papua tengah, papua selatan dan papua pegunungan, siapa yang punya lahan yang sudah bersertifikat,” tegasnya.
Tugas selanjutnya, sambung Musa’ad, adalah membuat master plan pembangunan sentra pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
“Master plan juga sudah kami selesaikan dan rapat kita dengan semua gubernur dan bupati disini kalau tidak salah bulan Januari, kami juga sudah serahkan master plan kepada Kementerian PUPR melalui Balai yang ditunjuk untuk mengkoordinir disini,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan Pj Gubernur, tugas berikut adalah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan AMDAL.
“Itupun sudah kami selesaikan,” tegasnya.
Bahkan pada saat kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin ke Provinsi Papua Barat Daya bulan Juli 2023, kata Musa’ad, juga sudah dilakukan peletakkan batu pertama.
“Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa batu pertama yang diletakkan bapak Wapres itu hilang. Batu itu kita simpan dan amankan, bahkan tropolnya yang dipegang Wapres juga masih ada dan utuh,” bebernya.
Dikatakan Musa’ad, dalam design nanti akan dibangun tugu atau monumen disitu. Dimana batu tersebut nanti akan diletakkan di tugu itu, sebagai tanda bahwa disinilah tempat diletakkan batu pertama oleh Wakil Presiden.
“Jadi batu itu kita amankan, karena kalau kita simpan disitu dikhawatirkan batu itu akan hilang karena pembangunannya masih belum jelas kapan bangunnya,” tegas Pj Gubernur PBD.
Tugas lain dari Penjabat Gubernur, kata Musa’ad, adalah bagaimana memastikan situasi dan menata lingkungan di sekitar sentra perkantoran aman dan nyaman. Jangan sampai ada gep kantornya megah, tapi lingkungannya tidak bagus dan sebagainya.
“Itu yang disampaikan Presiden dan kita sudah tindak lanjuti, Kementerian PUPR bahkan sudah membentuk Satgas. Sudah lama sebenarnya kita bahas ini,” ujarnya.
Ditambahkan Pj Gubernur PBD, hal lain diluar 12 roadmap yang ditugaskan Kementerian Dalam Negeri bahkan juga sudah dilakukan, seperti meluncurkan program prioritas.
Diantaranya melaksanakan program beasiswa generasi emas, jaminan 1000 hari kehidupan, program hari tua dengan memberikan dukungan berupa uang tunai sebesar Rp 250.000 perbulan kepada para lanjut usia, menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrim, ramah investasi serta memberikan jaminan kematian yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Torang Jaga.
“Jalan-jalan juga sudah kita perbaiki, seperti jalan ke Sorong Selatan. Ini semua kita lakukan agar rakyat di Provinsi Papua Barat Daya juga merasakan bagian pelayanan dari pemerintah,” pungkas Pj Gubernur Papua Barat Daya.
