Guna mempromosikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pengarus Utamaan Gender (PUG) kepada masing-masing perangkat daerah dan kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya akan membentuk Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Provinsi Papua Barat Daya.
Pj Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth mengatakan, Pengarus Utamaan Gender (PUG) adalah strategi nasional yang telah ditegaskan melalui berbagai kebijakan pemerintah, untuk memastikan setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan memberi kanfaat yang sama bagi laki-laki maupun perempuan.
“Pembentukan pokja pengarus utamaan gender di Provinsi Papua Barat Daya merupakan langkah awal yang sangat penting,” ujar Pj Sekda PBD saat membuka Rapat Pembentukan Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin (1/9/2025).
Lanjut Yakob, pokja ini nantinya akan menjadi wadah koordinasi, sinergi serta penguatan komitmen lintas sektor dalam mengintegrasikan perspektif gender kedalam setiap proses pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Pj Sekda PBD berharap, melalui kegiatan ini dapat terbentuk Pokja Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang solid dan berfungsi secara optimal. Kemudian adanya rencana kerja yang jelas, untuk mendukung pelaksanaan PUG di Provinsi Papua Barat Daya. Serta meningkatnya komitmen dan partisipasi di semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.
“Pengarus Utamaan Gender bukanlah semata-mata perempuan. Melainkan isu pembangunan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Dengan adanya PUG, kita dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan lebih adil, inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,” harap Pj Sekda PBD.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya Beatriks Msiren mengatakan, Pengarus Utamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral.
Mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
“Pelaksanaan integrasi PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Papua Barat Daya, baik laki-laki maupun perempuan,” beber Beatriks Msiren.
Ketua panitia Cory menambahkan, tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi, advokasi dan koordinasi dalam.penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender di perangkat daerah dan kabupaten/kota.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun rencana aksi daerah pengarus utamaan gender provinsi papua barat daya,” pungkasnya.
