Kota Sorong kembali menjadi sorotan nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, turun langsung meninjau kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong, Sabtu (25/4/2026).
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Di lapangan, Maruarar mengaku terkejut melihat kondisi perumahan warga yang masih jauh dari kata layak. Bahkan, di wilayah perkotaan seperti Sorong, tercatat sekitar 18 ribu rumah masih masuk kategori tidak layak huni.
“Ini kota, tapi jumlah rumah tidak layak huni masih sangat banyak. Kita harus bergerak bersama, pusat, provinsi, dan kota,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP akan melakukan bedah rumah terhadap 607 unit RTLH di Kota Sorong tahun ini. Angka ini melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 46 rumah.
Menurutnya, program ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan perubahan signifikan di enam provinsi di Papua.
Setiap kabupaten/kota di Papua, sambungnya, ditargetkan minimal 500 rumah direnovasi. Secara keseluruhan, sekitar 21 ribu rumah akan diperbaiki tahun ini di seluruh Tanah Papua, sebuah langkah yang disebut Maruarar sebagai “perubahan mendasar”.
Menariknya, Maruarar menyatakan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik rumah. Program ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, masyarakat terutama pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa jaminan, dengan bunga hanya 0,5 persen.
Selain itu, Menteri PKP juga menuturkan bahwa kolaborasi dengan program PNM Mekaar dan perbankan seperti BRI juga diperkuat untuk mendukung ekonomi keluarga, khususnya ibu-ibu pelaku usaha rumahan.
“Kalau rumah direnovasi tapi ekonomi keluarga tidak kuat, rumah itu akan rusak lagi. Jadi harus seimbang, rumahnya bagus, ekonominya juga jalan,” jelas Maruarar.
Untuk memastikan program berjalan transparan, maka pengawasan akan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum, hingga media. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta melalui program CSR guna mempercepat perbaikan rumah warga.
Menurutnya, program bedah rumah dan pembangunan perumahan subsidi diyakini akan menciptakan efek domino bagi perekonomian lokal. Mulai dari tenaga kerja konstruksi, pedagang material bangunan, hingga pelaku usaha kecil seperti warung makan dan petani akan ikut merasakan dampaknya.
“Ini ekosistem besar. Dari tukang, toko bangunan, sampai industri—semua bergerak,” ujarnya.
Selain di Sorong, kata Maruarar, pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah di kawasan kumuh serta wilayah perbatasan Indonesia seperti Papua, Papua Nugini, Kalimantan Barat – Malaysia dan Sulawesi Utara – Filipina.
Sekitar 15 ribu rumah akan diperbaiki di daerah perbatasan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa bangga sebagai warga Indonesia.
Dengan total target mencapai 200 ribu rumah di seluruh Papua, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Sorong pun kini berada di garis depan perubahan dari kawasan dengan ribuan rumah tak layak huni, menuju kota dengan harapan baru bagi warganya.
Sementara itu, Aris Wugaje mengaku merasa senang dan bangga sekali karena Pemerintah Pusat melalui Menteri PKP turun langsung untuk melihat kondisi tempat tinggal mereka.
“Saya senang dan bangga sekali, karena bapak Menteri turun langsung kesini untuk lihat kami punya rumah. Kami tinggal disini sudah puluhan tahun, tapi rumah kami begini-begini saja dari dulu,” ujarnya.
Menurut Aris, selama ini dirinya tidak pernah mendapat bantuan apapun untuk perbaikan rumah baik dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun Pemerintah Kota Sorong.
“Selama ini tidak pernah ada bantuan seperti ini dari Pemerintah Provinsi juga Pemerintah Kota. Ada orang dinas yang kesini, tapi satu kali saja datang habis itu sudah tidak datang lagi,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Aris berharap rumahnya bisa segera direnovasi agar dirinya bersama keluarga bisa merasakan tinggal dirumah layak huni.
