Sorong – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim.
Penyerahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya Masa Sidang I Tahun 2026, yang digelar di Rylich Panorama Hotel Sorong, Senin (30/3/2026).
Agenda ini menjadi bagian penting dalam proses penyerahan sekaligus pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dijalankan sesuai dengan prioritas daerah, meski dihadapkan pada sejumlah tantangan dan keterbatasan.
“Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, keterbatasan dan dinamika yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.
Ia juga mengakui, pelaksanaan pemerintahan sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuka ruang seluas-luasnya bagi DPR untuk memberikan masukan konstruktif.
“Kami sangat mengharapkan masukan, saran, koreksi, dan rekomendasi dari pimpinan serta seluruh anggota DPR sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif dan berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Elisa menekankan bahwa rekomendasi DPR terhadap LKPJ ini akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja serta peningkatan kualitas program pembangunan di Papua Barat Daya.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum refleksi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat sinergi, demi memastikan pembangunan daerah berjalan lebih optimal dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
