Negara menunjukkan sikap tanpa kompromi terhadap eskalasi kekerasan yang menyasar warga sipil di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Aparat keamanan menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku teror, menyusul rangkaian serangan yang telah menewaskan sedikitnya tiga orang dalam beberapa pekan terakhir.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Semmy Ronny Thabaa, saat turun langsung ke Distrik Bamusbama bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (18/3/2026). Kunjungan ini menjadi respons cepat atas situasi keamanan yang memicu keresahan luas di tengah masyarakat.
Kehadiran pimpinan daerah dan aparat keamanan tersebut sekaligus menegaskan posisi negara yang tetap berada di garis depan dalam menjamin keselamatan warga dan tidak tunduk terhadap aksi teror.
Data aparat mencatat, sedikitnya tiga korban jiwa jatuh dalam rangkaian serangan tersebut. Salah satunya adalah Abraham Franklin Delano Kambu (22), tenaga honorer Sekretariat Daerah Tambrauw, yang ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang sejak 8 Maret 2026. Korban diduga menjadi target serangan kelompok kriminal bersenjata saat melintas di Distrik Bamusbama sepulang dari Kota Sorong.
Serangan berikutnya terjadi pada 16 Maret 2026, ketika empat warga sipil diserang dalam perjalanan menuju Sorong. Dua korban meninggal dunia yakni Yermia Lobo seorang tenaga kesehatan serta Yohanes Edwintus Bido pemuda asal Ende, Nusa Tenggara Timur. Sementara dua korban lainnya selamat dan masih menjalani perawatan medis.
Rangkaian insiden ini memperkuat urgensi kehadiran negara dalam memastikan keamanan di wilayah yang tergolong rawan konflik tersebut.
Dalam keterangannya, Semmy Ronny Thabaa menegaskan sikap tegas aparat terhadap pelaku kekerasan sekaligus menyampaikan duka cita kepada keluarga korban.
“Tidak ada toleransi bagi para pelaku teror di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Tambrauw,” tegasnya.
Ia menekankan, stabilitas keamanan tidak bisa hanya bergantung pada aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Peran seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat, serta partisipasi aktif warga dalam deteksi dini dan pelaporan,” ujarnya.
Selain penindakan, aparat juga mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap langkah operasi.
“Saya memerintahkan kepada Kapolres Tambrauw untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini, melaksanakan penegakan hukum secara tegas namun tetap humanis, serta memperkuat sinergi dengan TNI dan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Elisa Kambu menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi kekerasan terhadap warga sipil dalam bentuk apa pun.
“Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Penyerangan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani secara tegas, terukur, serta tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan langkah cepat, mulai dari pendataan korban, penyediaan layanan medis dan psikologis, hingga penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pelayanan publik dipastikan tetap berjalan guna mencegah kepanikan di tengah masyarakat.
Kapolres Tambrauw AKBP Praja Gandha Wiratama memastikan kondisi keamanan pasca kejadian relatif terkendali, meskipun kewaspadaan tetap ditingkatkan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi, segera melaporkan hal mencurigakan dan bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Saat ini, aparat gabungan terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku secara profesional dan terukur. Kunjungan langsung Wakapolda, Gubernur dan Forkopimda ke Tambrauw menegaskan bahwa kehadiran negara bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret dalam merespons ancaman keamanan.
Di tengah situasi yang sempat memanas, kombinasi penegakan hukum yang tegas dan pendekatan humanis dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas serta memulihkan rasa aman masyarakat di Papua Barat Daya. (*)
