Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua umumnya dan Papua Barat Daya khususnya, untuk menjaga persatuan, ketertiban dan kedamaian.
Pernyataan sikap ini disampaikannya sehubungan dengan dinamika sosial politik yang belakangan ini mencuat di Tanah Papua.
“Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Provinsi ini milik seluruh warga negara Indonesia, baik orang asli Papua maupun non Papua. Ini bukan milik satu suku atau kelompok tertentu, tetapi milik kita semua,” ujar Ketua Fopera PBD, Kamis (19/9/2025).
Yanto juga menekankan, dalam momentum politik seperti saat ini, masyarakat perlu bijak memilah informasi dan tidak mengaitkan isu-isu tertentu dengan wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki otoritas pemerintahan sendiri.
“Jika konteksnya politik, maka tidak ada korelasi langsung dengan Papua Barat Daya. Kita punya pemerintahan sendiri, gubernur sendiri dan wilayah hukum sendiri,” lanjutnya.
Kemudian sehubungan dengan adanya beberapa pernyataan provokatif dari sejumlah pihak, Yanto menilai itu bisa berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan menciptakan ketegangan di masyarakat.
Oleh karena itu, Yanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga keharmonisan di tengah perbedaan.
“Kami menyayangkan munculnya sejumlah pernyataan dari oknum-oknum tertentu yang bernada provokatif. Pernyataan seperti ini tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam NKRI. Papua Barat Daya harus tetap menjadi provinsi yang aman, damai dan nyaman untuk semua,” harap Yanto.
Tidak hanya itu, Ketua Fopera PBD juga menyampaikan, pernyataan seorang tokoh tidak bisa serta-merta dianggap mewakili seluruh kelompok atau organisasi.
“Pernyataan yang mengatasnamakan organisasi seharusnya melalui mekanisme resmi seperti musyawarah, sidang sinode atau kongres. Kami melihat bahwa pernyataan yang muncul baru-baru ini di media sosial adalah pernyataan personal, bukan organisasi. Karena jika organisasi, pasti melalui proses resmi. Banyak umat dan masyarakat pun tidak sepakat dengan hal itu. Bahkan, respons netizen juga menunjukkan ketidaksetujuan yang luas,” imbuhnya.
Yanto lantas mengajak seluruh masyarakat Papua Barat Daya untuk mendukung Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun provinsi yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Republik Indonesia dan program pembangunan di Papua Barat Daya.
“Mari kita jaga nama baik Papua Barat Daya. Kita rawat provinsi baru ini demi kepentingan kita bersama. Fopera mendukung sepenuhnya program Nawacita Presiden Prabowo dan program Pemerintah Provinsi PBD menbangun dan mensejahterakan masyarakat,” pungkas Yanto Ijie.
