Tim presidium pemekaran Provinsi Papua Barat Daya melakukan aksi demo damai, di depan Kantor Sekretariat Dewan (Sekwan) Provinsi Papua Barat Daya, yang beralamat di Kompleks Perkantoran Km 8, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (10/12/2024).
Aksi demo tersebut dilakukan, lantaran Tim Presidium menolak penunjukkan Hendrik AG Wairara sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029, oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Kami mendesak Ketua Umum Partai Golkar, untuk segera membatalkan penunjukkan Hendrik Wairara sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya,” tegas Sekretaris Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Gaat Sawiyai saat membacakan pernyataan sikap didepan Sekwan Provinsi Papua Barat Daya dan juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua Barat Daya Max Hehanussa dan Anggota DPRP PBD Fraksi Golkar Ortisan Sagrim.
Menurut Gaat, penunjukkan Hendrik AG Wairara sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat di Papua Barat Daya.
Oleh karena mempertimbangkan aspek keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), maka Tim Presidium pemekaran Provinsi Papua Barat Daya meminta agar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia segera menunjuk Yosafat Kambu sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya.
“Bapak Yosafat Kambu adalah kandidat yang lebih layak ditunjuk sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, karena memiliki kontribusi besar dalam perjuangan pemekaran provinsi papua barat daya selama 17 tahun,” ungkap Sekretaris Tim Presidium.
Tidak hanya itu, kata Gaat Sawiyai, Yosafat Kambu juga mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dibuktikan dengan pada saat Pileg kemarin, Yosafat Kambu mendapat suara terbanyak yaitu 5.224 suara di Dapil 1 Kota Sorong.
“Kami mendesak agar DPP Partai Golkar meninjau kembali keputusan ini. Bapak Yosafat Kambu adalah figur yang pantas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Sekretaris Tim Presidium juga menegaskan, surat pernyataan sikap penolakan penunjukkan Hendrik AG Wairara sebagai Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya juga telah ditandatangani oleh perwakilan kepala suku lintas Papua, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan koordinator enam daerah di bawah wilayah Papua Barat Daya.
“Kami berhadap keputusan ini segera dievaluasi, demi menjaga stabilitas dan keadilan di wilayah Papua Barat Daya,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRP Papua Barat Daya dari Fraksi Golkar Ortisan Sagrim yang menemui massa aksi mengatakan, pihaknya wajib menerima setiap pendapat dan aspirasi dari warga masyarakat.
“Namun perlu diketahui bahwa keputusan ini adalah keputusan partai,” singkat Ortisan.
Meskipun demikian, kata Ortisan, namun aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap akan diteruskan ke DPD Partai Golkar Papua Barat Daya.
“Aspirasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Pengurus DPD Partai Golkar Papua Barat Daya. Supaya aspirasi tersebut akan dikaji, sesuai dengan aturan partai yang ada,” pungkasnya.
Berikut isi pernyataan sikap Tim Presidium pemekaran Provinsi Papua Barat Daya :
1. Hendrik AG Wairara tidak diusulkan oleh DPD Golkar Papua Barat Daya
2. Hendrik AG Wairara tidak memperoleh suara signifikan di Dapil Kabupaten Raja Ampat
3. Hendrik AG Wairara bukan tokoh yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya
4. Hendrik AG Wairara hanya merupakan pengurus DPC tingkat kabupaten, bukan pengurus DPD tingkat Provinsi Papua Barat Daya
5. Penunjukkan Hendrik AG Wairara dianggap sebagai keputusan pribadi, bukan hasil musyawarah
