Guna memastikan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Walikota Sorong dan juga Bupati se-Provinsi Papua Barat Daya berjalan aman dan lancar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi, yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Jumat (28/6/2024).
Pantauan BalleoNews, rapat koordinasi yang membahas tentang Kesiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 Papua Barat Daya, tampak dihadiri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir, Danlantamal XIV Sorong, Kasrem 181/PVT, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Zatriawati, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, Ketua KPU serta Ketua Bawaslu Kota/Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan juga akademisi.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, pihaknya lebih mengutamakan stabilitas politik, hukum dan keamanan diatas segala-galanya.
“Kalau ini sudah berjalan dengan baik, apapun yang kita laksanakan baik ekonomi, budaya sosial pasti bisa berjalan dengan baik juga,” ungkap Togap.
Lanjut Tagor, terkait dengan stabilitas politik, tentu didukung oleh stabilitas hukum dan keamanan.
Tidak hanya itu, tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 juga sangat banyak sekali.
“Pada hari ini kita sudah mulai memasuki tahapan yaitu pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih DP4,” sambungnya.
Untuk pelaksanaan Pilkada 2024, sambungnya, maka diperlukan sinergitas dengan stakeholder lainnya termasuk TNI dan Polri. Karena indikator keberhasilan Pilkada Serentak tahun 2024 diharapkan tetap berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.
“Salah satu yang penting juga adalah partisipasi pemilihan umum, kemudian tidak terjadi konflik,” tegasnya.
Lanjut Togap, untuk pendanaan penyelenggaraan Pilkada bersumber dari APBD.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan sudah menganggarkan,” tandasnya.
Kemudian Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, mensukseskan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Provinsi Papua Barat Daya bukan saja menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. Akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.
“Pilkada serentak di papua barat daya berjalan sukses dan lancar menjadi tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, Pj Gubernur juga mengingatkan terkait netralitas ASN dalam Pilkada harus dijunjung tinggi.
“ASN, TNI dan Polri itu arahnya kita sudah jelas. Jadi jangan ada ASN yang coba main-main untuk tidak netral,” imbuhnya.
Musa’ad juga menegaskan, untuk DOB, anggaran Pemilukada melalui APBN. Meskipun demikian, katanya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak lepas tangan.
Pj Gubernur juga mengingatkan, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Agar partisipasi pemilih di Papua Barat Daya bisa meningkat lagi.
“Karena ada yang mau maju-maju, sampai kadang-kadang membodohi rakyat. Hanya karena kepentingan menang, sehingga tidak menegakkan pendidikan politik bagi rakyat,” tegasnya.
Ditambahkan Pj Gubernur PBD, tugas Pemerintah pada umumnya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Ini juga menjadi tugas dari partai-partai politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Daya Sellvyana Sangkek menjelaskan, rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak 2024 ini untuk mengumpulkan dan menyelaraskan informasi serta strategi dari berbagai pemangku kepentingan, terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk terwujudnya kesiapan maksimal dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 di provinsi papua barat daya. Dengan harapan terlaksananya Pilkada yang aman, damai dan lancar,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, kata Sellvyana, rakor ini juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Serta terjaganya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan Pilkada.
