Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan, Rapat Paripurna penetapan APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025 merupakan sebuah simbol dari komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan DPR Provinsi Papua Barat Daya, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Komitmen ini menjadi pondasi utama kita, dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” tegas Pj Gubernur PBD usai ditetapkannya APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2025, Jumat malam (20/12/2024).
Lanjut Musa’ad, penyusunan APBD tahun 2025 tidak dilakukan secara sembarangan. Tapi proses ini telah dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami pastikan APBD disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini penting agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Musa’ad.
Menurutnya, ABPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan, mencerminkan prinsip pembangunan Papua Barat Daya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan.
Dimana beberapa prioritas utama dalam APBD ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak Papua Barat Daya mendapat akses pendidikan yang layak, setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan setiap keluarga memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat,” harapnya.
Kemudian kata Musa’ad, infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membuka peluang bagi masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial lainnya.
“Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan, kita ingin memastikan bahwa kekayaan ini dikelola secara bijaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Era digilitalisasi, sambung Pj Gubernur, juga menuntut semua untuk lebih adaptif terhadap teknologi termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan publik.
“Semua prioritas ini dirancang untuk menciptakan Papua Barat Daya yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Namun keberhasilan semua ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan,” pungkas Pj Gubernur Papua Barat Daya.
