Polda Papua Barat mensiagakan 1789 personel, untuk mengamankan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sebanyak 1789 personel disiagakan, lantaran eskalasi politik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya semakin meningkat.
“Proses pengamanan pilkada 2024 akan berbeda dari sebelumnya, dengan potensi gangguan yang lebih terasa. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara serentak, merupakan pertama kali di Provinsi Papua Barat Daya,” tegas Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edizzon Isir saat memimpin Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI-Polri Operasi Mantap Praja Mansinam II 2024-2025 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, yang berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Senin (26/8/2024).
Menurut Johnny, kondisi geografis di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang terdiri dari pegunungan, pesisir, dan pedalaman dengan infrastruktur serta sarana komunikasi yang terbatas, menjadi tantangan tersendiri dalam Pilkada 2024.
“Dari total 1.789, sebanyak 829 personel akan ditempatkan di Provinsi Papua Barat dan 888 personel di Provinsi Papua Barat Daya,” rincinya.
Dalam pengamanan Pilkada, kata Kapolda Papua Barat, semua personel harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menggunakan grup whatsApp untuk memudahkan laporan situasi terkini.
“Jaga soliditas internal dan tingkatkan kedisiplinan, profesionalitas, serta performa individu dan kesatuan. Menjadi sosok panutan di masyarakat dan mengedepankan komunikasi dalam penyelesaian masalah,” tegas Kapolda PB.
Ia juga mengingatkan personel agar menjaga kesehatan dan hindari pelanggaran, serta laksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.
“Lakukan penindakan tegas terhadap setiap pihak yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan pilkada, baik secara individu maupun kelompok,” tandas Kapolda Papua Barat seraya menambahkan Operasi Mantap Praja Mansinam II-2024 dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan keamanan, mengingat potensi munculnya kerawanan seperti politik uang, politik identitas, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian selama pelaksanaan Pilkada serentak.
