KOTA SORONG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program renovasi 21.000 rumah di seluruh Tanah Papua akan mulai berjalan pada Mei mendatang. Program besar tersebut menyasar enam provinsi di Papua dan mencakup 42 kabupaten/kota.
Maruarar meminta dukungan penuh para gubernur, bupati dan wali kota agar pelaksanaan program bedah rumah berjalan lancar serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurutnya, program ini bukan hanya soal hunian layak, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor usaha lokal.
“Mohon dukungan semua kepala daerah. Program ini akan menggerakkan ekonomi, tenaga kerja, toko bangunan, semen, pasir, genteng dan lainnya,” tegas Maruarar saat kunjungan kerja di Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
Selain renovasi rumah, kata Menteri Ara, pemerintah pusat juga akan melakukan penataan di tiga kawasan kumuh di Papua serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi masyarakat.
Maruarar menyoroti masih belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi rakyat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut di sejumlah daerah, termasuk Papua Barat Daya, kebijakan tersebut belum berjalan optimal.
“Katanya Wali Kota besok akan keluarkan kebijakan BPHTB dan PBG gratis mulai besok. Walaupun terlambat, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali,” ujarnya.
Selama tiga hari berada di Sorong, Maruarar mengaku menerima banyak pengaduan masyarakat terkait kondisi perumahan yang memprihatinkan. Bersama Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah, ia menemukan banyak rumah tidak layak huni di kawasan pesisir, tanpa sanitasi memadai dan belum pernah tersentuh program pemerintah selama puluhan tahun.
“Ada yang saya dengar sudah 30 tahun belum tersentuh bantuan. Ini tidak boleh dibiarkan. Presiden Prabowo ingin negara hadir di tempat orang miskin, di tempat rumah yang tidak layak huni,” katanya.
Ia menegaskan program renovasi 21 ribu rumah ini akan dilaksanakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga mengapresiasi peran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menyalurkan KUR Perumahan. Ia menyebut serapan anggaran KUR Perumahan sangat tinggi meski tahun berjalan baru memasuki April.
“Ini bukti BUMN pro rakyat kecil. Kuotanya sudah hampir habis. Semoga diikuti bank-bank Himbara lainnya,” tandasnya.
