Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti minimnya keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Tanah Papua yang dinilai berdampak langsung terhadap lambannya pelayanan masyarakat, investasi daerah, hingga pengembangan sektor perumahan.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, BP Tapera, BRI, PNM dan SMF di Gedung LJ Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
Menurut Tito, salah satu contoh lambannya birokrasi terlihat di Papua Barat Daya yang baru menerbitkan satu Persetujuan Bangun Gedung (PBG), padahal seluruh regulasi sebenarnya sudah tersedia.
“Di Papua Barat Daya satu saja pasti setengah mati. Kenapa? Karena penerbitan PBG dan BPHTB melalui proses birokrasi panjang. Harus lewat Dispenda, AMDAL, persetujuan PKKPR dan tata ruang. Kalau masyarakat atau developer urus sendiri, harus pintu ke pintu dari satu dinas ke dinas lain,” tegas Tito.
Ia menilai sistem pelayanan yang tersebar di banyak instansi membuat masyarakat kesulitan, bahkan sering harus menunggu pejabat yang tidak berada di tempat.
Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah segera menghadirkan Mall Pelayanan Publik sebagai solusi pelayanan satu atap yang cepat, mudah dan transparan.
“Di MPP semua layanan dijadikan satu. Perpanjangan SIM, paspor, KTP, termasuk outlet PBG dan BPHTB khusus perumahan. Ada daerah yang bisa selesaikan hanya dalam hitungan menit,” ujarnya.
Secara nasional, Tito menyebut Indonesia baru memiliki 305 Mall Pelayanan Publik. Namun khusus di wilayah Papua yang terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, jumlahnya baru empat unit.
Empat daerah tersebut yakni Kepulauan Yapen, Jayapura, Kaimana dan Mimika.
“Apa yang terjadi di luar empat ini? Kebijakan pembebasan PBG dan BPHTB tidak jelas jalannya, sistemnya bertele-tele. Akibatnya ekosistem perumahan tidak bangkit,” kata Tito.
Ia menambahkan, lesunya sektor perumahan akan berdampak luas terhadap perekonomian, mulai dari menurunnya aktivitas developer hingga lesunya penjualan bahan bangunan.
“Kalau developer loyo, toko material juga lemes. Padahal kalau digenjot, ekosistem ini bisa membangunkan ekonomi luar biasa,” ungkapnya.
Tito pun meminta para gubernur di Tanah Papua segera bergerak membangun Mall Pelayanan Publik dengan mencontoh daerah yang telah berhasil menerapkannya seperti Denpasar, Klungkung, dan Gianyar.
