Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2026 kepada DPRP PBD, bertempat di Vega Hotel Sorong, Jumat (17/10/2025).
“Perumusan kebijakan fiskal dan anggaran tahun depan harus selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang mengusung tema nasional, kedaulatan, pangan dan energi serta ekonomi produktif yang inklusif,” ujar Gubernur Papua Barat Daya dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 dengan Agenda Penyerahan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Menurut Elisa, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyusun rencana KUA-PPAS tahun 2026 berpedoman kepada RKPD tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP tahun 2026 serta diselaraskan dengan hasil pemutahiran kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
Dimana hasil penyelarasan tersebut, katanya, menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan KUA-PPAS tahun 2026 yang akan dibahas bersama DPRP PBD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Selanjutnya, Elisa juga menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Papua Barat Daya menunjukkan trend positif berdasarkan rilis resmi BPS. Dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai 3,6 persen meningkat dari 1,8 persen pada tahun sebelumnya.
“Namun disisi lain kita juga perlu melihat dengan jujur bahwa kapasitas fiskal daerah sedang berada dalam tekanan besar, dari tahun 2023 sejak berdirinya Provinsi Papua Barat Daya,” katanya.
