Sorong — Kasus dugaan persekusi dan intimidasi yang menyeret nama keluarga Septinus Lobat terus menjadi sorotan publik di Papua Barat Daya.
Peristiwa ini tak hanya memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, tetapi juga dinilai berpotensi memberi dampak serius terhadap perjalanan politik orang nomor satu di Kota Sorong tersebut.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sorong Ari Purnomo menilai, kasus ini kini berada dalam pengawasan publik.
Menurutnya, masyarakat tengah menanti kejelasan arah penyelesaian perkara tersebut.
“Kasus dugaan intimidasi yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi karier politik Pak Septinus Lobat. Kalau mau dibawa ke ranah politik, tentu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Ari kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini posisi politik Septinus Lobat tengah berada dalam fase yang cukup strategis. Selain menjabat sebagai Wali Kota Sorong, Lobat juga telah terpilih dalam forum resmi sebagai Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya, meski hingga kini belum dilantik secara resmi.
Menurut Ari, kondisi ini bisa menjadi celah bagi lawan politik. Ia mengingatkan bahwa dinamika tersebut berpotensi dibawa hingga ke tingkat pusat partai.
“Persoalan ini bisa saja dibawa ke DPP. Pimpinan pusat tentu akan melihat sejauh mana pengaruh beliau di masyarakat. Dalam politik, kedekatan dengan masyarakat itu menjadi ukuran penting,” tambahnya.
Lebih jauh, Ari mengimbau agar persoalan ini segera diselesaikan secara bijak dan tidak berlarut-larut di ruang publik. Ia menekankan pentingnya klarifikasi langsung dari pihak Wali Kota guna menghindari spekulasi yang semakin meluas.
Kasus ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada Senin (6/4/2026), ketika sekelompok massa yang mengatasnamakan keluarga Wali Kota Sorong mendatangi rumah aktivis anti-korupsi Andrew Warmasen di kawasan Klamana, Distrik Sorong Timur. Massa bahkan datang dengan membawa dua ekor babi dan menuntut pembayaran denda adat atas tudingan tertentu.
Situasi tersebut sontak membuat keluarga dan warga sekitar panik. Ketegangan belum mereda, massa kemudian bergerak menuju kediaman advokat Siti Zakiah Zakariah Umpain, yang juga disebut-sebut terkait dalam perkara hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Sorong.
Kedatangan massa di dua lokasi berbeda itu meninggalkan trauma mendalam, baik bagi keluarga korban maupun warga sekitar yang merasa terancam.
Hingga kini, publik masih menunggu langkah tegas dan klarifikasi resmi dari pihak terkait, guna memastikan bahwa persoalan ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap kepemimpinan di Kota Sorong. (*)
