Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, dirinya mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Termasuk keputusan beroperasinya kembali tambang nikel PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat.
“Kalau ijin ini dari Pusat dan yang memberhentikan juga dari Pusat. Kalau mereka anggap itu tidak menyalahi aturan ya silahkan, kita dukung saja. Kita tidak punya kewenangan disitu,” tegas Gubernur PBD saat ditemui awak media di Kantor Gubernur PBD, Senin (15/9/2025).
Meskipun demikian, Elisa mengaku tetap akan mendorong agar perusahaan tambang nikel tetap melaksanakan kewajiban mereka.
Karena menurutnya, dengan perpanjangan kontrak ini maka sudah pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang nikel, seperti reklamasi dan reboisasi.
“Intinya itu urusan Jakarta, karena kewenangannya ada disana. Kita di daerah yang paling utama adalah minta agar perusahaan menjaga keamanan dan ketertiban. Harapan kita masyarakat disana juga bisa menikmati bekerja dengan baik,” harapnya.
Sehubungan dengan masih dipalangnya destinasi wisata dunia Pulau Wayag, Gubernur PBD menyatakan dirinya akan mengambil langkah-langkah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan warga yang melakukan pemalangan.
“Itu juga menjadi konsen kita. Kita akan masuk dengan pemdekatan dan melakukan komsolidasi baik dengan Pemerintah Daerah setempat, masyarakat maupun kelompok-kelompok yang merupakan pemerhati lingkungan khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
“Kalau kita sudah bicara pasti mereka akan buka, kalaupun tidak juga itu hak mereka. Sepanjang tidak mengganggu kenyamanan mereka disana ya silahkan, otoritas ada di mereka dan kita tidak perlu intervensi. Tapi kita ingin Raja Ampat sebagai surga kecil yang harus dijaga sama-sama,” pungkasnya.
