Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengungkapkan, tiga kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya masing-masing yakni Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, hingga kini belum menjalankan program nasional makan bergizi gratis (MBG).
“Memang daerah Tambrauw, Maybrat termasuk Sorsel ini belum jalan sama sekali,” ungkap Wakil Gubernur PBD yang juga merupakan Ketua Tim Satgas MBG di Provinsi Papua Barat Daya usai memimpin Rapat Koordinasi Tim Satgas MBG, yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur PBD, Senin (4/8/2025).
Diakui Wagub, belum dilaksanakannya program MBG di 3 kabupaten karena ada sejumlah kendala.
“Memang ada sejumlah kendala. Nah ini yang nanti jadi lokus pembahasan di tim Satgas,” tuturnya.
Untuk membahas kendala tersebut, kata Ahmad, maka Tim Satgas MBG PBD menggelar rapat perdana.
“Ini rapat perdana tim satgas. Tadi disampaikan bahwa kita di Papua Barat Daya ini yang pertama kali membentuk Satgas setelah ada instruksi dari Mendagri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ketua Tim Satgas MBG menegaskan, pihaknya sudah memitigasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan tanah, untuk pembangunan dapur MBG.
“Kita diminta untuk berkoordinasi dengan semua Pemda Kabupaten dan Kota di daerah bawahan di Papua Barat Daya, supaya lahannya segera disiapkan,” bebernya.
Ahmad membeberkan, setelah menyiapkan lahan maka langkah selanjutnya yaitu menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk surat persetujuan dari para Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota dan dokumen pendukung lainnya.
“Kalau sudah lengkap langsung segera kita kirim, karena dapur ini segera dibangun. Sebetulnya dananya sudah ready dari APBN, tapi karena belum siap daerah-daerah, sehingga dananya sampai sekarang masih dipending. Tapi kalau kita bisa masuk duluan ke Papua Barat Daya, ini bisa dibuka aksesnya dan pembangunan dapur ini bisa segera dimulai,” tegasnya.
Setelah rapat perdana, sambung Wagub, pihaknya akan membagi tugas untuk tim Satgas. Hal ini dilakukan agar Kabupaten/Kota itu ada penanggung jawabnya.
“Yang kendala misalnya belum ada itu apa masalahnya, segera dicarikan solusi dan dapur itu harus segera ada sehingga program ini bisa jalan,” imbuh Wagub PBD.
