Pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bersama tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Maybrat menggelar aksi demo damai, di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Selasa (14/1/2025).
Aksi tersebut dilakukan, lantaran mereka menolak Surat Keputusan Panitia Seleksi Nomor 1/SK-PANSEL/PBD/1/2025 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRP Papua Barat Daya melalui Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panitia Seleksi Provinsi Papua Barat Daya Nomor 32/PANSEL-PBD/BA/1/2025.
Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Papua Barat Daya Amus Yanto Ijie mengatakan, aksi yang mereka lakukan adalah merupakan bentuk kekecewaan dan penyesalan dari seluruh tim pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya terkait dengan tidak diakomodirnya Jimmy Jones Asmuruf anak dari tokoh atau founding father (bapak pendiri) Provinsi Papua Barat Daya Dortheis Decky Asmuruf, dalam seleksi calon anggota DPR Papua Barat Daya melalui jalur pengangkatan dari Kabupaten Maybrat.
“Saudara Jimmy Jones Asmuruf harusnya diberikan karpet merah di Provinsi Papua Barat Daya, atas jasa perjuangan dan pengorbanan dari bapaknya yang mengurus dan menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya,” ungkap Yanto kepada awak media usai menggelar pertemuan dengan Pj Gubernur PBD, di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa (14/1/2025).
Menurut Yanto, Dortheis Decky Asmuruf mengurus dan menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya dengan mengorbankan segala yang dimilikinya. Mulai dari tenaga, materi bahkan sampai nyawapun jadi taruhan.
“Oleh karena itu, kami berharap kepada pansel dan masyarakat kiranya dapat memberikan kesempatan yang pertama ini kepada Jimmy Jones Asmuruf untuk masuk dalam proses seleksi DPR PBD jalur pengangkatan,” harapnya.
Tidak hanya itu, Ketua FOPERA PBD juga menyatakan dalam proses seleksi anggota DPR PBD jalur pengangkatan minim transparansi. Padahal transparansi adalah dasar keadilan dalam proses seleksi pejabat publik.
“Panitia seleksi tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai kriteria seleksi, mekanisme penilaian, maupun alasan di balik ketidaklolosan calon tertentu. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi asumsi negatif, seperti adanya keberpihakan, pretensi atau sentimen pribadi terhadap calon tertentu, termasuk Jimmy Jones Asmuruf,” ujarnya.
Ketidaktransparanan ini, sambungnya, bukan hanya mencoreng kredibilitas Panitia Seleksi. Tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Papua Barat Daya.
Lanjut Yanto, penetapan hasil seleksi untuk Kabupaten Maybrat zona Aitinyo tidak mencerminkan penghargaan terhadap nilai sejarah dan kontribusi para pejuang pemekaran.
“Kami menuntut agar panitia seleksi mempertimbangkan kembali keputusan ini dengan mengakomodir Jimmy Jones Asmuruf sebagai anak biologis dan ideologis dari bapak Dortheis Decky Asmuruf, demi melanjutkan perjuangan beliau,” imbuhnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bersama tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Maybrat meminta agar Panitia Seleksi segera melakukan evaluasi ulang hasil seleksi, dengan melibatkan pihak independen untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap jasa para pejuang pemekaran.
“Kami juga meminta panitia seleksi harus memastikan seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip keadilan, tanpa pretensi atau sentimen pribadi. Proses rekrutmen harus dilakukan secara terbuka untuk semua suku OAP yang berdomisili didaerah pengangkatan setempat. Ini untuk memastikan bahwa seluruh OAP memiliki kesempatan yang sama,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengakui, hingga saat ini dirinya belum mendapat laporan dari Panitia Seleksi (Pansel) terkait proses tahapan seleksi calon anggota DPR PBD jalur pengangkatan.
“Saya sendiri belum mendapatkan laporan resmi dari panitia seleksi. Besok saya akan memanggil panitia seleksi, untuk mendapatkan informasi dan laporan lengkap tentang proses yang sudah dilakukan dan kita akan menilai nanti apakah proses itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak,” ujar Pj Gubernur Musa’ad.
Oleh sebab itu, Musa’ad meminta kepada massa aksi yang melakukan demo, untuk sementara ini menunggu pertemuan dirinya dengan panitia seleksi.
“Saya juga berterima kasih karena teman-teman sudah bersedia untuk membuka palang yang ada di kantor gubernur. Nanti setelah pertemuan saya akan bertemu lagi dengan teman-teman yang melakukan aksi, untuk menjelaskan hasil pertemuan. Intinya kita ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan penuh kekeluargaan, karena kita butuh energi besar untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.
Ditambahkan Pj Gubernur, sepanjang panitia seleksi bekerja sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan, maka dirinya tidak bisa mengintervensi.
“Tapi kalau ada yang tidak sesuai, misalnya ada yang yang merasa nama masuk tapi tiba-tiba hilang, berarti ada soal disitu. Itu yang mau kita teliti dalam pertemuan dengan pansel besok. Saya belum bisa bicara, kalau belum ada laporan resmi dari panitia seleksi,” pungkasnya.
