Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, terkait dengan tupoksi dan program kegiatan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dimana dari hasil evaluasi tersebut, terungkap beberapa OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang belum paham tupoksinya.
“Ada beberapa SKPD yang belum paham dengan tupoksinya. Dimana mereka masih memasukkan kegiatan yang bukan tugas mereka,” ungkap Pj Sekda Papua Barat Daya Johny Way, Senin (6/1/2025).
Menurut Johny, rata-rata OPD di lingkup Pemprov PBD belum pas memasukkan apa yang menjadi tugas mereka kedalam program kegiatan.
“Sehingga dari Kemendagri mengevaluasi hal tersebut. Saat ini berbasis aplikasi, jadi kalau tidak sesuai maka tidak diterima. Ada beberapa SKPD yang diarahkan untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, kata Pj Sekda, maka dalam waktu dekat dirinya akan rapat dengan Pimpinan OPD, Kabag Program dan Bendahara untuk melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Kemendagri.
“Semua DOB pemekaran, Kemendagri langsung evaluasi cepat. Karena terkait dengan mau pelantikan Gubernur baru, sehingga ini sudah harus selesai sebelum pelantikan. Karena sesuai jadwal pelantikan akan dilaksanakan Februari, sehingga itu harus dikejar dimana APBD sudah harus beres dan tuntas. Sehingga bisa ada dana-dana silpa yang dilakukan perubahan secepatnya,” imbuhnya.
Diakui Pj Sekda, penetapan APBD Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Desember 2024 sebenarnya terlambat. Dimana seharusnya November 2024 sudah ditetapkan.
“Kami bersyukur karena teman-teman di DPR Provinsi Papua Barat Daya cepat membahas dan mereka bisa langsung setujui,” tandasnya.
