Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi, yang berlangsung di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (12/11/2024).
Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari, dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Jhonson Ridwan Ginting menyatakan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan terus dihadapi dan diwariskan kepada generasi penerus dan ini merupakan permasalahan yang berat.
Dikatakannya, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia tahun 2045 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dalam bingkai NKRI, maka salah satu tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah menciptakan manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, menguasai ilmu dan pengetahuan, ekonomi yang maju dan peran serta pembangunan yang rata dan inklusif, negara yang demokratis, kuat dan bersih yang ditopang dengan penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi.
“Oleh karena itu, maka Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat memberikan pendidikan anti korupsi kepada para pemuda dan LSM yang ada di Papua Barat Daya,” ungkap Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI.
Menurutnya, tujuan yang diharapkan diantaranya adalah untuk membangun karakter anti korupsi. Sehingga pemuda dan LSM yang ada disini, bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya.
“Diharapkan para pemuda memiliki kompetensi, mampu mengenali serta memahami korupsi dan anti korupsi. Selain itu, menanamkan dalam diri sendiri untuk tidak korupsi. Dengan demikian, kita harapkan akan muncul peradaban baru yang lebih baik dan generasi berkarakter anti korupsi,” ujarnya.
Dampak korupsi, sambungnya, sungguh masif. Dimana korupsi dapat merusak pasar, harga, persaingan usaha dan ekonomi. Korupsi juga melumpuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup dan merusak proses demokrasi.
“Korupsi bisa jadi pelakunya adalah kita sendiri, kalau kemudian kita lalai dan lengah. Pada hakekatnya tidak ada satupun korupsi yang terjadi karena kecelakaan, semua korupsi itu adalah pilihan hidup. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka diawali dengan perencanaan dan semuanya diniatkan. Tidak ada yang dilakukan secara tiba-tiba atau kebetulan,” tegas Jhonson Ridwan Ginting.
Ditegaskannya, untuk dapat mencapai generasi atau pemuda-pemudi yang berakhlak, maka mulai dari saat ini pemuda harus berperan serta dalam pemberantasan korupsi.
“Pemuda Indonesia diharapkan menjadi generasi masa depan yang menjadi agen pelopor perubahan,” imbuhnya.
Ditambahkannya, upaya pemberantasan korupsi merupakan yang harus dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan penindakan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Diantaranya mengikutkan para pemuda yang nantinya mereka akan menyebarkan virus antikorupsi di lingkungan komunitasnya.
“Kita melihat ketika didalam berorganisasi di lingkungan mereka, sebetulnya unsur-unsur untuk melakukan kecurangan-kecurangan bisa dilakukan oleh para pemuda. Karena itu kita membekali mereka saat ini, ketika kemudian mereka masih bisa dibentuk dan kemudian kita yakini bisa berubah. Supaya kemudian mereka jadi seseorang nanti mereka bisa hidup dengan berakhlak dan melaksanakan tugas dengan amanah,” tandasnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menyatakan, sosialisasi terkait pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK kepada generasi muda merupakan hal yang sangat penting.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kegiatan ini, kalau bisa kedepan kita kolaborasi untuk melakukan kegiatan yang sama mengundang KPK untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang antikorupsi. Semakin banyak orang yang terlibat, harusnya semakin baik pengawasannya,” tegasnya.
Yang utama sekarang, tegas Pj Gubernur PBD, adalah bagaimana pencegahannya.
“Kalau sudah dicegah tidak bisa, baru ditindak. Pemahaman ini yang harus disebarluaskan,” pungkas Mohammad Musa’ad.
