Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya tentang cara memilih tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menggelar Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yang berlangsung di Swissbel Hotel Kota Sorong, Selasa (15/10/24).
Ketua Komisi II Lembaga Sensor Film RI Ervan Ismail mengatakan, Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri di Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi Lembaga Sensor Film.
“Kami selain melakukan sensor terhadap tayangan film yang ada di bioskop, di televisi, di jaringan Informatika, juga memiliki kewajiban membantu masyarakat bisa menonton sesuai dengan klasifikasi usia,” ungkap Ketua Komisi II Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.
Dikatakan Ervan, sosialisasi ini sangat penting diberikan. Mengingat saat ini banyak beredarnya tayangan baik berupa film maupun konten, yang dapat dinikmati dari berbagai platform media.
“Sekarang tayangan-tayangan berupa film maupun konten bisa dinikmati dari seluruh platform media. Tidak hanya di bioskop, tapi juga tayangan yang ada di media sosial,” ujarnya.
Hal ini, sambungnya, tentu menjadi tantangan LSF. Lanjutnya, berdasarkan data dari Kominfo, dalam satu hari ada sekitar 47 juta konten yang diunggah di medis sosial.
“Ini menjadi bagian dari tsunami informasi yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi seluruh masyarakat, dimana kita sadar bahwa film itu memiliki dampak positif dan negatif,” imbuh Ervan.
Tidak hanya itu, kata Ervan, tayangan film bisa berdampak positif dan negatif. Oleh karena itu, hal tersebut harus disaring secara baik demi kebaikan bersama.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya Irma Riyani Soelaiman menyatakan, saat perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat.
Dimana dengan adanya kemudahan akses terhadap berbagai jenis tontonan baik yang bersifat positif maupun negatif, maka tantangan akan semakin besar.
“Penting bagi kita untuk membekali masyarakat, terutama generasi muda dengan literasi media yang memadai,” akunya.
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, lanjut Irma, bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara memilih tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia.
Yang mana melalui gerakan ini, ingin memastikan setiap individu terutama anak-anak, dapat terlindungi dari konten yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan.
“Sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyensoran film,” tegasnya.
Kepala Dinas Kominfo PBD lantas mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya khususnya untuk bersama-sama berperan aktif dalam melaksanakan gerakan ini.
Yakni dengan saling berbagi informasi dan pengetahuan, semua pihak dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi penerus kita.
“Mari kita dukung gerakan ini dengan segenap hati dan tindakan nyata, agar Papua Barat Daya dapat menjadi daerah yang maju dan berbudaya, dimana setiap masyarakatnya dapat menikmati tontonan yang mendidik dan bermanfaat,” pungkasnya.
