Sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam memberantas polio, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio Tahap I dan Penanggulangan KLB Lainnya (Campak Rubela), yang berlangsung di Swissbel Hotel Sorong, Senin-Rabu (12-14/5/2024).
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay mengatakan, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan sub pin polio bertujuan untuk penanggulangan polio di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam memberantas polio. Karena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” ungkap Kadis Kesehatan Provinsi PBD.
Menurut Netty, kasus polio di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih menjadi perhatian serius.
Tidak hanya itu, kasus lumpuh layuh akut pada anak-anak di beberapa wilayah seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah, telah mengingatkan semua pihak akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini.
“Kita perlu memahami bahwa kasus polio yang terjadi di wilayah ini memiliki risiko penularan ke provinsi lain di Tanah Papua. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk melindungi anak-anak Papua dari ancaman penyakit yang dapat dicegah ini,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, sambung Naomi, pihaknya ingin memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan, serta merangkul lebih banyak pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur.
Menurut Kadis Kesehatan PBD, kerjasama lintas sektor baik dari pemerintah maupun masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam melawan polio di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Melakukan respon terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) polio bukanlah hal yang baru bagi kita. Pada tahun 2019 lalu, kita pernah mengalami kejadian serupa dan berhasil membuktikan bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan dapat mencapai cakupan vaksinasi hingga sembilan puluh lima persen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kekuatan dan kesungguhan yang kita miliki saat ini, kita dapat mengulang hasil yang sama atau bahkan lebih baik lagi dalam menghadapi tantangan polio di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” tandasnya.
Dengan pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan dari masa lalu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mengajak semua pihak meningkatkan kembali sinergi dan kolaborasi antar instansi serta dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Papua Barat dan Papua Barat Daya yang bebas dari ancaman polio.
“Semoga melalui komitmen dan kerjasama ini, kita dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua yang tercinta. Dalam menghadapi situasi ini, kita perlu mendapatkan arahan dan dukungan yang kuat dari Kementerian Kesehatan terkait respon yang perlu dilakukan. Koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan berbagai instansi terkait juga akan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxiren Rondonuwu menyatakan, Indonesia termasuk tanah Papua merupakan bagian dari masyarakat global. Dimana Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapai target global yaitu adanya eradikasi atau memberantas polio sampai dengan masuk di tahun 2026.
“Penyakit ini sangat berbahaya. Jadi polio ini sebenarnya penyakit karena virus, kalau anak-anak kita sudah kena sudah pasti cacat permanen dan tidak bisa disembuhkan bahkan bisa menimbulkan kematian,” bebernya.
Oleh karena itu, kata Maxi, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak bagaimana menyelamatkan generasi anak-anak kedepan.
Maxi membeberkan, Indonesia sebenarnya sudah mendapat sertifikat bebas polio di tahun 2014. Namun memang harus disadari, masih ada negara lain yang belum mencapai itu seperti Afganistan dan Pakistan yang masih dikategorikan sebagai endemis penyakit polio.
“Jadi dengan transportasi yang sekarang tidak ada lagi batas, memungkinkan akan terjadi kasus polio di negara-negara lainnya,” tandasnya.
