Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi yang membahas terkait kesiapan daerah dan destinasi wisata menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025/1446 H, yang berlangsung di Lantai 3 Kantor Gubernur PBD, Kamis (13/3/2025).
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, tampak dihadiri Pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bandara DEO Sorong, Kepala BMKG Sorong, KSOP Sorong dan juga stakeholder terkait lainnya.
“Ini adalah rapat perdana yang kami lakukan Pemerintah Papua Barat Daya bersama dengan stakeholder maupun juga teman-teman dari kabupaten kota,” ungkap Wakil Gubernur PBD.
Dikatakan Ahmad, rapat koordinasi dilakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Pariwisata terkait dengan kesiapan Pemerintah Daerah menghadapi momen liburan Idul Fitri.
“Pada prinsipnya pemerintah papua barat daya bersama seluruh stakeholder terkait sudah mempersiapkan berbagai infrastruktur yang diperlukan, untuk persiapan mudik lebaran maupun juga untuk menyambut masa liburan bagi yang ingin datang berwisata ke berbagai destinasi wisata yang ada di Papua Barat Daya,” tegasnya.
Dalam rakor ini, kata Wagub, pihaknya membahas tentang kesiapan-kesiapan atau langkah-langkah yang perlu diambil untuk memberikan kepastian keamanan, kenyamanan dan juga sarana prasarana yang terkait dengan tempat-tempat wisata.
“Sehingga para wisatawan yang akan datang berkunjung, betul-betul menikmati kenyamanan selama mereka berlibur dan tidak terganggu oleh hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan para wisatawan yang akan berkunjung ke Papua Barat Daya,” ujarnya.
Diakui Wagub, berdasarkan saran dan masukan dari berbagai stakeholder, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk Pemerintah Daerah yang harus ditindaklanjuti.
“Misalnya di bandara yang kaitan dengan layanan dari para sopir taksi bandara, kemudian layanan informasi kepada para turis, itu juga masih kurang. Kemudian untuk di pelabuhan rakyat, terkesan masih kurang tertata dengan baik,” bebernya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Wagub PBD menyatakan pihaknya sudah melakukan urung rembuk bersama semua stakeholder yang ada. Agar kemudian penataan baik di Bandara maupun Pelabuhan bisa lebih tertata lagi.
“Ini untuk memberikan rasa nyaman bagi para pengguna transportasi udara dan laut. Termasuk yang menjadi catatan juga adalah bagaimana jaringan internet di tempat-tempat wisata, ini juga tadi sudah di atensi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yusdi N. Lamatenggo mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 sebanyak 33.277 kunjungan.
Sedangkan berdasarkan data dari UPTD BLUD KKPD Raja Ampat, total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 sebanyak 31.108 kunjungan.
“Ada sembilan persiapan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut libur lebaran 2025,” ujar Yusdi.
Dibeberkannya, persiapan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi potensi kerawanan bencana maupun kepadatan, kemacetan atau kecelakaan. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak terkait yaitu Kepolisian, Dinas Perhubungan, BPBD serta layanan kesehatan terdekat, untuk menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, keselamatan dan kenyamanan pengunjung atau wisatawan.
Kemudian membuat posko untuk membantu memberikan fasilitas informasi kepada wisatawan, yang berkunjung ke Papua Barat Daya. Dimana lokasi posko berada di Bandara DEO dan Tourist Imformation Center (TIC) yang ada di Marina Star.
“Berkoordinasi dengan pengurus desa wisata dan pokdarwis, untuk kesiapan menghadapi libur lebaran. Kemudian berkoordinasi dengan DLHK Papua Barat Daya, untuk mengantisipasi timbunan sampah di darat dan di laut,” beber Yusdi.
Selain itu, kata Yusdi, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Dinas Kominfo PBD dan BMKG untuk menampilkan informasi cuaca dan iklim melalui media sosial.
Selanjutnya berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PBD, untuk mengecek fasilitas di hotel maupun di tempat destinasi wisata. Kemudian melakukan penilaian resiko terhadap destinasi beresiko tinggi yang dikelompokkan berdasarkan cluster.
“Kami juga bekerjasama dengan Kwarda Papua Barat Daya agar menugaskan Saka Pariwisata Papua Barat Daya di setiap kabupaten kota,” pungkasnya.
